Membeli LPG Menggunakan KTP, Warung Tidak Boleh Jual, Ini Aturannya

BACA JUGA:Gudang BBM Ilegal di Wilayahnya Terbakar, Lurah Pasar Satelit Lubuklinggau Berikan Penjelasan

Selama ini, dia dapat kuota 150 tabung, dua kali datang dalam sebulan. Per tabung dijualnya Rp20 ribu. 

“Sekarang tidak langka. Tidak lagi cepat habis. 150 tabung itu baru terjual dalam 10 hari,” ungkapnya.

Sebelumnya. Kepala Dinas Perindustrian Pasar dan Koperasi (Disperindagkop) Muratara, Susyanto Tunut, menyambut baik setiap kebijakan yang membuat subsidi pemerintah tepat sasaran. 

“Tapi sebelum penerapan terlebih dulu disosialisasikan secara massif. Jangan mempersulit warga yang berhak dan membutuhkan,” imbuhnya.

BACA JUGA:Gudang Penyimpanan BBM Ilegal di Lubuklinggau Terbakar

Diketahui, selama ini penyaluran LPG 3 kg dinilai belum tepat sasaran. Seharusnya untuk masyarakat/rumah tangga tidak mampu. Tapi lebih banyak digunakan kalangan yang secara ekonomi berkecukupan.

Hasil pengawasan tahun lalu, data tim penanggulangan kemiskinan menunjukkan, masyarakat miskin yang menikmati gas LPG 3 kg hanya 22 persen. 

Sedangkan 78 persen dinikmati orang mampu seperti tempat makan, laundry, rumah tangga mampu, dan lainnya.

Sumber permasalahan sehingga distribusi belum tepat sasaran, karena tidak ada data atau identifikasi penerima. 

BACA JUGA:Ternyata Ini Penyebab Antrean Panjang BBM Subsidi di SPBU Lubuklinggau Sumatera Selatan, Polisi Harus Tegas

Seharusnya dalam pendistribusian LPG 3 kg, penjual terakhir cukup sampai pangkalan. Tidak perlu lagi ada pengecer warung, took atau lainnya.

Ini sesuai mekanisme penjualan gas LPG 3 kg. Penjual harus ada izin dan izinnya dari Pertamina. Di sini lah harusnya peran pemda bisa jalan. 

Bersama aparat penegak hukum, tidak membiarkan pihak lain di luar agen dan pangkalan menjual LPG subsidi. (*) 

Sumber: sumateraekspres.bacakoran.co