Kebijakan Lingkungan 2025: Antara Ambisi dan Realitas

Oleh: Rohmat Prayoga *)

Tahun 2025 kerap diposisikan sebagai tonggak penting dalam arah kebijakan lingkungan di Indonesia. 

Pemerintah menampilkan berbagai target ambisius, mulai dari penurunan emisi gas rumah kaca, percepatan transisi energi, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Dalam konteks media massa, narasi ini menyentuh kepentingan publik yang luas: masa depan lingkungan hidup dan kualitas pembangunan nasional.

BACA JUGA:Pengaruh Ekonomi Digital dan Gig Economy Terhadap Generasi Z

Secara konseptual, kebijakan lingkungan 2025 menunjukkan kemajuan. Komitmen terhadap energi terbarukan dan perlindungan ekosistem strategis sejalan dengan tuntutan global menghadapi krisis iklim. 

Namun, tantangan utamanya terletak pada konsistensi implementasi. Ambisi yang besar sering kali berhadapan dengan realitas ekonomi-politik yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif, seperti batu bara dan perkebunan skala besar, masih menjadi dilema serius. 

Di satu sisi, sektor ini menopang pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Di sisi lain, dampak ekologis dan sosialnya tidak kecil. 

BACA JUGA:Banjir Tahunan dan Kurangnya Kesadaran Lingkungan Masyarakat

Dalam situasi seperti ini, kebijakan lingkungan kerap dipersepsikan sebagai penghambat investasi, bukan sebagai instrumen perlindungan jangka panjang bagi kepentingan publik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga penegakan hukum. 

Kasus pencemaran, deforestasi, dan konflik agraria masih berulang dari tahun ke tahun. Lemahnya sanksi dan minimnya transparansi membuat kepercayaan publik terhadap kebijakan lingkungan menjadi rapuh. 

Media massa memiliki peran penting untuk terus mengawal isu ini agar tidak tenggelam dalam rutinitas birokrasi.

Sumber: