Soal Aksi Massa Blokir Jalinsum, Begini Tanggapan Bupati Muratara

BACA JUGA:Jelang Malam, Jalinsum Muratara Masih Diblokir, Massa Lintangkan Truk di Jalan

“Negara itu punya tatanan. Negara itu baik, apabila ada merasa tidak adil atau terzalimi suaranya bisa ke Bawaslu atau KPU,” tegasnya. 

Sebab menurut Bupati Pesta Demokrasi dilaksanakan oleh negara. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu selalu pengawas. 

“Terus bagaimana kalau tidak adil? Ya kita pergi ke Bawaslu atau KPU. Tapi saya himbau sekali lagi untuk tidak menutup jalan. Karena jalan ini jalan nasional. Ada orang hamil ada orang sakit,” terangnya. 

Sebelumnya aksi blokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sabtu, 17 Februari 2024 berakhir. 

BACA JUGA:Usai Pemilu 2024, Massa Blokir Jalinsum Muratara, Kesal Bawaslu Tak Kunjung Hadir

Sekitar pukul 19.15 WIB, massa akhirnya membuka Jalinsum yang tadinya diblokir menggunakan kendaraan truk dan membakar ban. 

Massa mau membuka blokir Jalinsum Muratara setelah mendapat kepastian tuntutan mereka dipenuhi. 

Setelah menunggu lama, massa yang tadinya minta Bawaslu Muratara hadir akhirnya ditemui. 

Namun bukan anggota Bawaslu yang hadir, melainkan Panwascam Karang Jaya yang membawa surat dari Ketua Bawaslu Muratara dibacakan oleh perwakikan massa. 

BACA JUGA:Prediksi Jumlah Kursi Masing-masing Partai di Lubuk Linggau, Hasil Pemilu 2024

Intinya Bawaslu menyetujui tuntutan massa yang menginginkan pembukaan kotak suara dari TPS di 3 desa wilayah Kecamatan Karang Jaya. 

Isi surat tersebut KPU -Bawaslu merekomendasikan PPK Karang Jaya menghitung ulang suara di 17 TPS Embacang Raya, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara.

Pembukaan kota suara akan dilakukan sebelum pelaksanaan Pleno rekapitulasi suara tingkat PPK Karang Jaya. 

Setelah mendapatkan kepastian tersebut, massa akhirnya membuka Jalinsum Muratara yang tadinya diblokir. 

Sumber: