Berikut Bedah Misi Pertahanan dari Ke-3 Capres Jelang Debat Ketiga Pilpres 2024

BACA JUGA:Debat Perdana Cawapres Pilpres 2024: Apa Janji Muhaimin, Gibran dan Mahfud MD?

Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 dinilai merumuskan visi dan misi mengacu kepada pengetahuan dan pengalaman dari Prabowo Subianto sebagai seorang Menteri Pertahanan.

Namun, sisi kebaruan dan sustaninabilitas tetap ada dalam jabaran visi dan misinya.

Ia menjelaskan paslon 2 ini mengawali janjinya dengan komitmen peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap.

Sementara Fahmi menyoroti persoalan anggaran pertahanan yang lantaran dari tiga pasangan, hanya paslon no 2 yang mencantumkan komitmen anggaran.

BACA JUGA:Debat Panas Cawapres Pilpres 2024 Bahas Soal IKN, Gibran 'Slepet' Cak Imin-Mahfud

"Hampir semua paslon tampaknya melewatkan satu pertanyaan mendasar, mau bangun ini, itu, belanja ini itu, dari mana duitnya? Kebetulan, hanya paslon 2 yang mencantumkan komitmen peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap sebagai salah satu prioritas," ucapnya.

Ia mengatakan, komitmen anggaran tersebut tidak lepas dari pengalaman Prabowo pada saat menjabat Menhan.

Oleh sebab itu, mengenai anggaran tidak luput dipikirkan kubu Prabowo-Gibran.

"Ada banyak rencana pembangunan postur dan belanja alutsista yang harus tersendat dan tertunda, karena keterbatasan anggaran pertahanan. Di antaranya bahkan ada yang sebenarnya mendesak untuk dilakukan. Misalnya, dalam hal peremajaan kekuatan udara dan laut," ucapnya.

BACA JUGA:Viral, Ini Arti 'Slepet' yang Digaungkan Cak Imin Saat Debat Kedua Cawapres Pilpres 2024

Terakhir, ia menilai paslon nomor urut 3 yang mencoba menghadirkan kesan visioner dengan gagasan inovatif dan futuristic melalui modernisasi pertahanan SAKTI dengan keunggulan teknologi 5.0.

"Masalahnya, apakah itu sesuatu yang mudah untuk diakselerasi dalam satu periode pemerintahan?" ucap Fahmi.

Dia juga menjelaskan, sulit membayangkan sebuah agenda perubahan drastis bisa direalisasikan atau setidaknya dirintis dalam waktu yang singkat.

"Belum lagi gagasan itu membutuhkan transformasi pola pikir dan budaya dengan merujuk pada konsep yang sebenarnya membutuhkan prasyarat modernisasi sistem politik dan hadirnya masyarakat 5.0 sebelum diturunkan menjadi sistem pertahanan 5.0 itu," tuturnya.

Sumber: