7 Kontroversi UU Kesehatan, Soal Dokter Asing Hingga Aturan Tembakau, ini Kata Puan Maharani

Menurut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), aturan itu berbahaya karena dokter spesialis dapat beroperasi tanpa rekomendasi dari IDI. 

BACA JUGA:Ketahui! Meski Enak dan Nikmat, Kol Goreng Miliki Efek Samping Bagi Kesehatan

Selama ini, dokter wajib mendapatkan rekomendasi dari IDI berupa STR sebelum mengajukan permohonan SIP ke Kementerian Kesehatan.

2. Syarat Surat Keterangan Sehat dan Rekomendasi

UU Kesehatan juga mengubah persyaratan bagi seorang dokter buat mendapatkan SIP. 

Menurut Pasal 235 Ayat 1 UU Kesehatan, berikut isinya:

“Untuk mendapatkan SIP (Surat Izin Praktik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), alamat praktik dan bukti pemenuhan kompetensi."

BACA JUGA:Rabies Bisa Sebabkan Kematian, Kalau Dijilat atau Digigit Anjing, Begini Cara Penanganannya

Bagi IDI, beleid ini sama saja mencabut peran organisasi profesi dalam hal praktik nakes karena tidak diperlukan lagi surat keterangan sehat dan rekomendasi dari organisasi profesi.

Padahal surat rekomendasi itu akan menunjukkan calon nakes yang akan praktik tersebut sehat dan tidak punya masalah etik dan moral sebelumnya.

3. Pembatasan Jumlah Organisasi Profesi

UU Kesehatan yang direvisi juga dianggap mengatur peran dan pembatasan organisasi profesi. 

Pasal 314 ayat 2 UU Kesehatan menyatakan, "Setiap kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi." 

BACA JUGA:Wali Kota Lubuklinggau Suka Petai, Perlu Juga Diketahui 9 Efek Samping Mengonsumsi Petai

Namun di Pasal 193 terdapat 10 jenis tenaga kesehatan, yang kemudian terbagi lagi atas beberapa kelompok. Dengan begitu total kelompok tenaga kesehatan ada 48.

Sumber: