Korupsi Pertamina Patra Niaga Rp193,7 Triliun, Ron Pertalite Disulap Jadi Pertamax

Salah satu modus korupsi di PT Pertamina Patra NIaga yakni mengubah Ron Pertalite menjadi Ron Pertamax.-Ilustrasi-Pixabay.com
BACA JUGA:Mantan Kades di Muratara Ditahan, Tidak Kooperatif Penyidikan Korupsi Dana Desa
Kronologisnya bermula muncul kebijakan ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri.
Atas kebijakan ini, PT Pertamina (Persero) wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.
Akan tetapi tersangka RS, SDS dan AP dalam rapat optimalisasi hilir mengkondisikan untuk dijadikan dasar menurunkan produksi kilang. Dengan demikian produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya.
Atas kebijakan 3 tersangka itu, pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor.
Bahkan kata Abdul Qohar, saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai.
Dengan demikian secara otomatis kuota yang tadinya bisa dipenuhi oleh KKKS untuk dalam negeri harus ekspor ke luar negeri.
Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang.
Dikatakan Abdul Qohar, harga pembelian impor yang dilakukan jika dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan yang sangat tinggi.
BACA JUGA:PLN Beri Diskon 50 Persen Tambah Daya Untuk Ramadan 2025, Berikut Caranya
Dari hasil penyidikan, kegiatan pengadaan impor minyak mentah dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga ditemukan fakta perbuatan jahat antara subholding Pertamina, dengan broker.
Dimana kebijakan tersangka RS, SDS dan AP memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang dilakukan dengan cara melawan hukum.
Dalam prakteknya tersangka RS melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli Ron 92 yang dikenal masyarakat BBM jenis Pertamax.
Padahal faktanya yang dibeli RS merupakan Ron 90 atau sering disebut masyarakat BBM jenis Pertalite yang kualitasnya lebih rendah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: