Menohok, Pengamat Pendidikan Kritik Kebijakan Nadiem Hapus Jurusan IPA-IPS: Sensasi Akhir Jabatan

JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID - Menohok respon dari seorang pengamat pendidikan menanggapi kebijakan dari Menteri Dikbud Ristek Nadiem terkait penghapusan jurusan IPA-IPS untuk anak SMA singgung sensasi akhir jabatan.

Menteri Nadim melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menghapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA.

Namun, kebijakan yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, Nadiem Makarim  tersebut justru mendapat respon yang menohok dari seorang pakar.

Yakni Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji , ia menilai tindakan Karim hanya sensasi akhir jabatan.

BACA JUGA:Tingkatan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Bapas Kelas II Musi Rawas Utara Jalin Sinergi Bersama Dinsos

Ia juga menyebut jika keputusan Kemendikbudristek  yang kini secara resmi menghapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA Sederajat diambil secara dadakan. Ia bahkan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak ada dasar kajian yang jelas.

Padahal, kata Ubaid, diskusi dengan multi stakeholder sangat diperlukan, seperti guru, masyarakat sipil, orang tua, hingga Dinas Pendidikan.

“Jangan kebijakan itu tiba-tiba. Kecuali hanya cari sensasi saja ya monggo. Apalagi ini di ujung pemerintahan,” ungkapnya pada Kamis, 18 Juli 2024.

Ubaid juga menyebutkan seandainya menteri yang baru tidak setuju, pasti diubah lagi. “Kalau menteri yang baru tidak setuju, pasti diubah lagi. Peserta didik selalu jadi korban,” sambungnya.

BACA JUGA:Warga Rupit Muratara Ditangkap Polisi Jambi Usai 40 Kali Curi Motor, Begini Faktanya

Menurutnya pula, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan tetapi tidak berjalan di lapangan karena tidak diukur secara baik.

“Ini kaitannya sama alokasi waktu, jam guru yang terpotong, mengatur permintaan siswa, dan lain-lain. Ini harus dijelaskan di sekolah-sekolah teknisnya bagaimana,” ucapnya.

Dalam hal ini, ia mencontohkan, pada awal kurikulum Merdeka diberlakukan, pemerintah menyatakan bahwa peserta didik tidak diharuskan mempelajari dan menguasai semua mata pelajaran. Dimana mereka dapat memilih mata pelajaran yang diminati.

Namun, menurut Ubaid, di lapangan hal itu tidak terjadi. Sebab anak masih tiap hari bawa buku paket dengan jumlah mata pelajaran yang banyak dan semua dipelajari dan harus dikuasai.

Sumber: