Efek Perang Iran-Israel: Pemerintah Ingin Batasi Pertalite dan Gas 3 Kilogram, Begini Alasannya

BACA JUGA:INFO LOWONGAN KERJA: Berminat Meniti Karir di Sekolah MI Nur Riska Lubuk Linggau, Ini Syaratnya

"Itu sudah ada hitungannya, kalau tahun ini diberlakukan itu akan menghemat. tapi ya kalau dibandingkan minyaknya segini (masih tinggi) kita masih gendong (menombok subsidi)," ungkap Arifin.

Lebih lanjut, ia memastikan penyelesaian revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini akan rampung setidaknya pada Juni 2024, sambil memantau juga perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut serta pelemahan kurs rupiah.

"Juni kita akan evaluasi sebelum itu, ya kita bahas dulu lihat perkembangannya. sebelum Juni harusnya ada bahasan kalau memang lihat perkembangan situasi makin tidak favorable," tutur Arifin.

Di sisi lainnya, Arifin juga telah membuka kemungkinan untuk pembelian gas LPG 3 kilogram menggunakan KTP yang mulai efektif berlaku Juni nanti, setelah pendaftaran KTP serta KK di pangkalan resmi atau subpenyalur yang ditutup pada Mei 2024.

BACA JUGA:INFO LOWONGAN KERJA: Ingin Bekerja di Apotek Griya As Syifa Lubuk Linggau, Cek Syarat dan Posisi Dibutuhkan

"Iya kan sekalian sama itu saja, sama BBM. Tapi kan intinya kita harus prihatin dengan situasi seperti ini, eksternal kejadian di luar," ujar Arifin.

Menurut informasi, Kementerian ESDM mencatat saat ini baru 39,4 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar per 11 Maret 2024.

Angka tersebut juga masih jauh dari data P3KE yang menjadi basis data penerima subsidi LPG sebesar 189 juta NIK. (*)

Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial, dengan klik LINK INI 

Sumber: