Ketahui Daerah RI Ini yang Bakal Terima Makan Siang Gratis Pada Tahap Awal, Begini Kriterianya

BACA JUGA:Ayah Taylor Swift Dilaporkan ke Polisi New South Wales, Diduga Terkait Aksi Penyerangan

Namun, untuk detail penerima masih dikaji lebih lanjut, begitu juga dengan anggaran yang dibutuhkan, sementara rancangan anggaran yang disiapkan untuk program itu adalah Rp15 ribu per anak di seluruh wilayah Indonesia.

Disamping itu, menurut Airlangga pula jika pemerintah saat ini sudah memiliki data ibu hamil hingga balita dari program Kementerian Kesehatan sebelumnya.

Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki data anak SD yang bisa diberikan bantuan 7,7 juta dari program sebelumnya, begitupun anak madrasah hingga SMP yang mencapai 12,5 juta.

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Hari Wibowo mengatakan jika program makan siang gratis ini tidak akan langsung dieksekusi secara penuh kepada 82,9 juta siswa.

BACA JUGA:Pleno PPK Sudah Selesai, ini Prediksi Nama-nama Anggota DPRD Lubuk Linggau Periode 2024-2029

Dia mengatakan bahwa program makan siang gratis ini akan dilakukan secara bertahap dengan sasaran awal daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

“Yang diprioritaskan adalah daerah 3T, jadi daerah itu dulu,"ujarnya

Namun, ia juga mengatakan selain kesiapan anggaran,  perlu juga melihat kesiapan di daerahnya, “Anggaran tentu harus disiapkan, tapi kami juga melihat kesiapan sistem di daerah,"lanjutnya.

Bahkan, ia mengatakan nantinya eksekusi program ini akan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing daerah.

BACA JUGA:Kabar Terbaru Sheila Marcia, Melahirkan Anak Kelima, Persalinan Normal Penuh Perjuangan

“Rantai pasoknya cukup tidak, misalkan di salah satu daerah terluar untuk mendapatkan telur susah, yang gitu-gitu yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

“Mungkin di daerah termiskin tidak ada peternak ayam, kita harus mengecek rantai pasoknya gimana untuk memastikan menu ayam ini tersedia,” lanjutnya.

Meskipun Prabo-Gibran belum ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi Pemerintah berencana memasukkan anggaran tersebut ke dalam Rancangan APBN 2025. Bahkan, dalam rapat kabinet yang dilaksanakan, rencana pelaksanaan program ini juga sudah dibahas.

Adapun Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya. (*)

Sumber: