Soal Dugaan Korupsi di Desa Lubuk Mas Muratara, Begini Penjelasan Kades

BACA JUGA:Pelapor Dugaan Korupsi di Desa Pangkalan Muratara, Serahkan Bukti ke Kejari Lubuklinggau

 “Ada temuan soal pajak kita sudah selesaikan,” ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya aparat Penegak Hukum (APH) diminta mengusut kasus dugaan korupsi anggaran di Desa Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). 

Hasil audit Inspektorat Kabupaten Muratara, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu tahun anggaran 2018, 2020 dan 2021 diduga bermasalah. 

Hasil audit ditemukan kerugian negara diatas Rp500 juta diduga diselewengkan. 

BACA JUGA:Tokoh Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi Mantan Plt Kades Pangkalan Rawas Ulu Muratara

Desakan ini disampaikan Ketua umum Himpunan Mahasiswa Muratara (Himatara) Jambi,  Insanur Rohman. 

Menurutnya, Dana Desa miliaran rupiah setiap tahun dari pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat 

Jadi apapun alasannya pemerintah desa tidak boleh melakukan penyelewengan Dana Desa untuk memperkaya diri. 

Seperti kasus di Desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara sudah jelas proses audit Inspektorat ditemukan kerugian sangat besar dalam penggunaan Dana Desa tahun 2019,2020 dan 2021. 

BACA JUGA:Muhammadiyah: Perdamaian Israel Palestina Adalah Tugas Bersama Bagi Seluruh Umat Manusia

Selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Muratara (Himatara) Jambi dirinya meminta APH secara tegas melakukan penegakkan hukum. 

“Jangan beri ruang kepala desa yang merugikan keuangan negara," ungkapnya kepada wartawan, Rabu, 11 Oktober 2023. 

Dugaan penyelewengan ADD Desa Lubuk Mas terjadi pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. 

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lubuk Mas tahun 2019, 2020 dan 2021 dilakukan Inspektorat Kabupaten Mutatara sejak awal 2023.

Sumber: