Dinamika dan Strategi Implementasi KKP di Lingkup KPPN Lubuk Linggau

Oleh : JF PTPN KPPN Lubuk Linggau, Ibnu Habibie

KARTU Kredit Pemerintah (KKP) merupakan instrumen pembayaran modern berbasis cashless yang diterapkan oleh pemerintah pusat guna mendukung efisiensi belanja negara, transparansi, penguatan akuntabilitas fiskal, mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, mengoptimalkan anggaran, mendukung inklusi keuangan dan mendorong belanja produk dalam negeri. 

Seiring dengan transformasi digital pengelolaan keuangan negara, KKP juga telah diintegrasikan sebagai salah satu komponen tambahan pada indikator pengelolaan UP dan TUP dalam penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). 

Di lingkup KPPN Lubuk Linggauyang membawahi wilayah administratif yangberagam baik dari sisi letak geografis maupun struktur sosial masyarakatnya. Implementasi KKP tidak hanya menjadi isu terkait kemajuan teknologi dan tuntutan era digital, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dari satuan kerja, budaya kerja, dan kapasitas fiskal regional khususnya di lingkup KPPN Lubuk Linggau.

Secara nasional transaksi penggunaan KKP ditargetkan di Triwulan II tahun anggaran 2025 sebesar Rp450,6 miliar. Namun, baru tercapai Rp312,0 miliar (69,24% dari target). Untuk lingkup KPPN Lubuk Linggau capaian Triwulan II lebih rendah lagi dari rata-rata nasional, yaitu baru mencapai Rp239,4 juta (27,23%) dari target Rp879,4 juta.

Terdapat selisih kurang sebesar 72,77 persen dari target KKP yang mesti dicapai.Dimana hal tersebutmerupakan peluang bagi KPPN untuk dapat hadir di tengah satuan kerja.

Sebagai bentuk peran KPPN selaku Central Government Advisory didaerah, kehadiran KPPN tersebut akan dirasakan secara nyata, dalam bentuk asistensi dan pendampingan serta bimbingan teknisbahkan One on One Meetingterkait mekanisme pembayaran APBN melalui Kartu Kredit Pemerintah.

Menjadi sebuah tantangan bagi KPPN Lubuk Linggau untuk mencapai target tersebut, dimana pada periode triwulan III ini, target transaksi KKP sebesar 1,5 Milyar (9%) dari total UP KKP disetahunkan dan target pada periode triwulan IV mendatang sebesar 1,9 Milyar (13 persen) dari Total UP KKP disetahunkan. 

Dari Rp.239,4 juta yang telah dicapai pada triwulan II diatas, terdiri dari beberapa jenisakun belanja, namun terdapat 3 (tiga) jenis akun belanja yang nilainya sangat signifikan.

Berikut urutan3 (tiga) jenis akun belanja berdasarkan persentase terbesar dari total nilai transaksi KKP pada triwulan II: 

1. 522119(Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya) sebesar Rp.49.726.186,-atau 34 persen;

2. 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dengan nilai transaksi sebesar Rp.29.536.396,- atau 20 persen; dan

3. 523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) sebesar Rp.20.083.192,- atau 14 persen.

Sedangkan sisa 32% nilai tranksaksi KKP pada triwulan II tersebar pada 9 jenis akun belanja yang lain.

Sumber: