PUSAKA Sembada Lubuk Linggau Gelar FGD MBG dan Inflasi Daerah, Soroti Stabilitas Harga

LINGGAUPOS.CO.ID— Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PUSAKA Sembada) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Inflasi Daerah di Dewinda Hotel Lubuk Linggau, Minggu 21 Desember 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat yang diwakili Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin, sekaligus membuka secara resmi FGD PUSAKA Sembada Kota Lubuk Linggau.

Dalam forum diskusi ini, PUSAKA Sembada melalui Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau, khususnya terkait pengendalian inflasi dan optimalisasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Rekomendasi pertama, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga, terutama komoditas penyumbang utama inflasi seperti cabai merah, bawang merah, dan emas.

BACA JUGA:Demokrasi Ramai, Partisipasi Sepi

Upaya ini dinilai penting melalui pemantauan harga secara rutin serta penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Kedua, pemerintah didorong menjalin kerja sama dengan Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga komoditas, sehingga ketersediaan barang di tengah masyarakat tetap terjamin.

Ketiga, kerja sama dengan petani lokal perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan, memperpendek rantai distribusi, serta menekan harga di tingkat konsumen. 

Dapur MBG diharapkan membuka ruang kolaborasi dengan petani skala kecil, sementara Pemerintah Kota Lubuk Linggau memfasilitasi regulasi kerja sama tersebut, baik melalui Koperasi Merah Putih maupun hubungan langsung dengan Dapur MBG.

BACA JUGA:Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Banjir, Pentingnya Sensitivitas Pemimpin Menghadapi Bencana

Keempat, diperlukan pengaturan variasi menu antar dapur MBG secara terkoordinasi untuk mengoptimalkan penggunaan bahan pangan dan mengurangi tekanan harga pada komoditas tertentu.

Kelima, pengelolaan Dapur MBG harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab guna menjamin kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Keenam, pemerintah daerah diharapkan memprioritaskan program kerja yang memperkuat produksi pertanian skala rumahan melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan serta mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain, khususnya untuk komoditas cabai, telur, dan daging ayam ras.

Sumber: