Demokrasi Ramai, Partisipasi Sepi

Oleh: Malyan Khasanah Isnaini *)

Di tahun 2025, demokrasi Indonesia tampak semakin ramai. Media sosial dipenuhi perdebatan politik, kritik terhadap pemerintah muncul setiap hari, dan opini publik bergerak begitu cepat. 

Namun di balik keramaian tersebut, muncul ironi besar: partisipasi nyata warga negara justru cenderung sepi. Banyak warga lebih aktif berkomentar daripada terlibat langsung dalam proses demokrasi.

Demokrasi sering dimaknai sebatas kebebasan berbicara. Padahal, esensi demokrasi tidak berhenti pada kritik dan perdebatan, melainkan juga keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sosial. 

BACA JUGA:Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Banjir, Pentingnya Sensitivitas Pemimpin Menghadapi Bencana

Rendahnya keikutsertaan dalam musyawarah warga, kegiatan sosial, hingga pemahaman terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa demokrasi kita masih bersifat permukaan.

Media sosial memang memberi ruang luas bagi ekspresi, tetapi juga menciptakan ilusi partisipasi. Menyukai, membagikan, atau mengomentari sebuah isu sering dianggap sebagai bentuk kepedulian, meskipun tidak disertai tindakan nyata. 

Menurut saya, demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang tidak hanya vokal, tetapi juga bertanggung jawab dan mau berkontribusi secara langsung.

Partisipasi warga negara seharusnya tercermin dalam kepedulian terhadap lingkungan sekitar, ketaatan pada aturan, serta kesediaan berdialog secara santun. 

BACA JUGA:Teknologi Digital: Membantu atau Menggantikan Cara Berpikirnya?

Jika warga hanya ramai saat berbeda pendapat, tetapi pasif ketika diminta berperan, maka demokrasi akan kehilangan maknanya.

Oleh karena itu, tantangan kewarganegaraan di tahun 2025 adalah mengubah keramaian menjadi keterlibatan. 

Demokrasi akan benar-benar hidup bukan ketika suara paling keras terdengar, melainkan ketika warga negara hadir, peduli, dan bertindak demi kepentingan bersama.

*) Penulis adalah Mahasiswa Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera (ITMS)

Sumber: