12.800 Hektar Wilayah Muba Masuk Muratara, DPR RI Turun ke Lapangan, Permendagri 76 Jadi Masalah

BACA JUGA:PT Freeport Indonesia Membuka Lowongan Kerja bagi Fresh Graduate

Selain itu menghindari dampak yang berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Sako Suban dengan warga dari Kabupaten Muratara.

Diakui Yudi, dalam Proses terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 Pemkab Muba tidak dilibatkan. 

“Kita sudah beberapa kali bersurat ke Mendagri, bahkan Presiden tapi tidak ada tanggapan. Sekarang Alhamdulillah Komisi II DPR RI menanggapi dan mereka akan mengecek kesesuaian Permendagri ini," imbuhnya.

Ketua Tim Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan konflik batas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 76 dengan UU No 16 Tahun 2013 tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara.

BACA JUGA:Pria yang Ditemukan Petugas di Jembatan Lesung Batu Muratara, Bawa Benda Berbahaya, ini Jelasnya

Menurutnya, titik koordinat akan perubahan Permendagri tersebut terdapat kekeliruan. 

Karena seharusnya pengambilan koordinat dari patok batas utama yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Kenyataannya koordinat yang ada di Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 jauh bergeser dari patok batas sebelumnya.

Komisi II DPR RI nantinya akan berkoordinasi terutama dengan Kemendagri, dan ATR/BPN.

BACA JUGA:Sering dibuang Ternyata Kulit Bawang Memiliki Banyak Manfaat baik untuk Kesehatan

“Kita berharap ini dapat diselesaikan dengan baik antara Muratara dan Muba, serta disesuaikan dengan Permendagri awal yakni Permendagri Nomor 50 Tahun 2014," tegas Junimart.

Sementara itu, Kepala Desa Sako Suban, Karnadi berharap permasalahan batas itu segera diselesaikan.

Hal ini untuk menghindari konflik antara masyarakat Muba dan Muratara.

Sebagai ujung tombak pemerintahan, dirinya akan bekerja 24 jam, berusaha agar konflik antara masyarakat Muba dengan Kabupaten Muratara tidak terjadi. 

Sumber: