Gencarkan Sosialisasi JKN ke Warga, BPJS Kesehatan Lubuklinggau Gandeng Komisi IX DPR RI

LAHAT, LINGGAUPOS.CO.ID - BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia.

Salah satu aspek penting menjadi penentu keberhasilan implementasi program ini adalah pemahaman peserta terhadap prosedur, hak dan kewajiban yang diperoleh melalui sosialisasi yang mampu menjangkau  seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Program JKN kepada seluruh lapisan masyarakat tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau bekerja sama dengan Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana melakukan sosialisasi kepada warga Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Selasa 8 Agustus 2023.

Kabupaten Lahat telah membuktikan komitmennya dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada warganya dengan tercapainya UHC melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 sebesar 98 persen dari total penduduk sejak tahun 2021 lalu.

BACA JUGA:Sinergi BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Bersama Disdukcapil Musi Rawas untuk Update NIK Bayi Baru Lahir

Sri menjelaskan bahwa menjadi peserta Program JKN merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Peserta yang dalam kondisi sehat akan bergotong royong membantu peserta yang sakit.

Dengan Program JKN, kini biaya bukan lagi hambatan bagi warga untuk bisa kembali sehat, wargapun tidak perlu takut untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk berobat.

“Sebenarnya yang paling penting bukanlah kita memiliki kartu JKN, tapi yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri kita. Jika telah terdaftar menjadi peserta JKN, ketika sakit kita tidak merasa was-was dengan biaya berobat, tapi kalau bisa jangan digunakan,” ucap perempuan berkelahiran Lahat pada tahun 1961 silam ini.

Sri juga membeberkan untuk biaya pelayanan kesehatan saat ini telah menghabiskan dana sebesar 22 triliun.

BACA JUGA:Obat Kosong, Pasien BPJS Jangan Mau Beli Obat Sendiri, ini Kata Kepala BPJS Kesehatan

Penyakit jantung menduduki peringkat pertama dengan menghabiskan biaya pengobatan sebesar 12 triliun, disusul kemudian dengan gagal ginjal yang menduduki peringkat kedua.

Di Kota Agung sendiri tercatat ada dua warga yang menjalani cuci darah akibat gagal ginjal.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Lubuklinggau, Yunita Ibnu pada sosialisasinya menyampaikan bahwa sebagai peserta JKN kita tidak perlu sakit untuk dapat mendatangi fasilitas kesehatan, bahkan ketika sehatpun kita boleh mendatangi fasilitas kesehatan tempat kita terdaftar, seperti cek tekanan darah, tensi, bahkan bisa cek aktif atau tidak kepesertaannya.

“Kalau dulu identitas kepesertaan pada Program JKN dibuktikan dengan kepemilikan kartu JKN, namun sekarang berobat jauh lebih mudah dan praktis dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk anak-anak cukup dengan menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA),” jelas Yunita.

BACA JUGA:Yunita Ibnu: Terapi Okupasi Dijamin BPJS Kesehatan

Yunita juga menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai peserta JKN dan pentingnya menjadi peserta JKN agar terlindungi jaminan kesehatannya.

Peserta JKN yang sedang berada di luar kota juga tidak perlu khawatir tidak bisa berobat, karena peserta yang sakit tersebut dapat mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdekat dari tempat tinggalnya selama di luar kota tersebut dengan maksimal berobat tiga kali, dan jika lebih disarankan untuk dapat memindahkan FKTP nya.

“Pemerintah kita juga membuat aturan untuk bayi baru lahir dari orang tua yang sudah terdaftar pada Program JKN dapat langsung mendapat jaminan kesehatan. Bayi baru lahir ini segeralah diurus administrasi kependudukannya agar dapat memperoleh NIK,"terang Yunita.

"Jika tidak segera diurus, untuk bayi baru lahir dari kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri iurannya terbentuk terhitung sejak bayi dilahirkan,”ungkapnya.

BACA JUGA:Soal Pasien Terapi Ditolak Pakai BPJS Kesehatan, Pihak RS AR Bunda Lubuklinggau Berikan Penjelasan

Sebagai informasi, Desa Kota Agung sendiri memiliki 1.191 jumlah penduduk dengan kepesertaan terbanyak pada segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yaitu sebanyak 1.110 peserta, Pekerja Penerima Upah sebanyak 333 peserta PBPU Mandiri sebanyak 64 peserta, dan PBPU Pemda sebanyak 462 peserta.

Sosialisasi Program JKN bersama Komisi XI DPR RI ini selanjutnya direncanakan akan berlanjut dua hari kedepan yaitu di Desa Tanjung Lontar, Kecamatan Merapi Timur dan Tepian Air Lematang Lahat.(*)

 

 

Sumber: