ICW Tuduh KPU Selundupkan Pasal yang Permudah Narapidana Korupsi Ikut Pemilu 2024

JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menuduh KPU menyeludupkan pasal yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK yang dimaksud adalah No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.

ICW menilai ada kejanggalan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPD.

Pihak ICW menyebutkan bahwa KPU telah menyelundupkan pasal yang memberikan kesempatan bagi para mantan terpidana korupsi untuk maju di Pemilu 2024 mendatang.

BACA JUGA:Wow! Start dari Batam Menuju Singapura, Pasutri Naik Haji Pakai Motor ke Tanah Suci

BACA JUGA:Kecelakaan Maut Tengah Malam di Tugumulyo Musi Rawas, Sebabkan 1 Korban Tewas, 2 Luka-luka

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menjelaskan dalam pasal yang disisipkan tersebut, KPU memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk maju caleg tanpa melewati masa jeda waktu lima tahun.

"Sumber persoalannya ada pada Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023," ujar Kurnia Ramadhana melalui keterangan resminya, Kamis, 25 Mei 2023.

"Dua aturan itu secara sederhana menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu lima tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik," lanjutnya.

Selain itu, Kurnia Ramadhana juga meyakini bahwa ada kekeliruan logika pikir dari KPU menyangkut hal tersebut.

BACA JUGA:Polri Gandeng PPATK, Usut Adanya Indikasi Aliran Dana Narkoba Caleg Pemilu 2024

BACA JUGA:Baru 1 Tahun Keluar Penjara! Kembali Edarkan Sabu, Pasutri Ditangkap Polisi

Adapun kekeliruan yang dimaksud oleh Kurnia Ramadhana, antara lain:

Pertama, PKPU, baik untuk calon anggota DPR, DPRD, maupun DPD bertentangan dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.

"Dua putusan MK itu sama sekali tidak memberikan pengecualian syarat berupa adanya pencabutan hak politik jika mantan terpidana korupsi ingin maju sebagai calon anggota legislatif," jelas Kurnia.

Kedua, KPU keliru dalam memahami perhitungan waktu bagi mantan terpidana korupsi yang diperbolehkan ikut dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).

BACA JUGA:Wajib Tahu! Saat Suhu Arab Saudi Panas Mendidih, 5 Hal Ini Wajib Dilakukan JCH Sumsel

BACA JUGA:Ninja Pakai Sarung Beraksi Sore Hari di Masjid Al Hidayah Lubuklinggau, ini yang Dilakukannya

"Merujuk pada turunan PKPU 10/2023, yakni Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI dan DPRD (KepKPU 352/2023), turut dilampirkan simulasi perhitungan yang digunakan oleh KPU ketika menghadapi peristiwa mantan terpidana korupsi yang dikenakan pencabutan hak politik dan ingin maju sebagai calon anggota legislatif," jelasnya.

Lebih lanjut, bahkan kata Kurnia, dua PKPU tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi Pemilu, pemberantasan korupsi, dan masyarakat sebagai Pemilih.

Oleh sebab itu, tegas Kurnia, ICW bersama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, PUSAKO FH UNAND, dan Komite Pemantau Legislatif mendesak agar KPU segera membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023.

Selain itu, ICW juga meminta KPU untuk tidak lagi mencantumkan syarat berupa menjalani masa hukuman pencabutan hak politik dan tetap berpegang pada putusan MK berupa melewati masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana korupsi yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif.

BACA JUGA:Pemerintah Putuskan Idul Adha 1444 H, Beda dengan Muhammadiyah

BACA JUGA:Niatnya Mau Membangunkan Sahur, 2 Pria Lubuklinggau ini Justru Berbuat Tidak Baik

"Jika desakan di atas tidak kunjung dipenuhi, maka kami akan melakukan uji materi dua PKPU tersebut ke Mahkamah Agung," tandasnya.(disway.id)

 

Sumber: