Indeks Kemerdekaan Pers Menurun, Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat, Kebebasan Pers Terancam?

BACA JUGA:Selamat! Terpilih Secara Aklamasi, Jhuan Silitonga Kembali Komandoi PWI Musi Rawas Masa Bakti 2023 -2026

Pemerintah atau APH yang masih belum memahami apa sebenarnya arti kemerdekaan pers ini merupakan salah satu faktor utama yang bisa menghambat kebebasan pers. Apalagi belakangan, terindikasi upaya menyandera kebebasan pers lewat kerjasama antara media dan pemerintah. 

Sehingga untuk menjawabnya, harus ada komitmen bersama dari semua pihak. 

Pemerintah dan APH harus juga melakukan introspeksi mengenai apa yang telah mereka lakukan dalam kaitannya untuk menunjang kebebasan pers ini.

Di sisi lain, kapasitas dan kualitas pers di Sumsel, menurut Wiko juga perlu diperkuat melalui berbagai pelatihan, dan peningkatan kemampuan untuk menciptakan jurnalisme berkualitas. 

BACA JUGA:Menang 6 Suara, Hendry CH Bangun Pimpin PWI Pusat Hingga 2028, Zulmansyah Sekedang Diminta Jadi Sekjen

"Jurnalisme berkualitas akan menghasilkan iklim pers yang berkualitas. Ini tidak ternilai harganya. Namun butuh konsistensi dan komitmen semua pihak yang saling mendukung untuk melakukannya,"ungkapnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumsel, Jon Heri menilai IKP ini selalu mengalami penurunan. 

Mirisnya, dari temuan di lapangan ada kantor instansi dan perusahaan yang bahkan menyantumkan 'wartawan dilarang masuk'. 

"Itu tentunya termasuk membungkam kebebasan pers," tegasnya.

BACA JUGA:Wujud Peduli Sesama, PWI Musi Rawas Berbagi ke Panti Asuhan Madrotillah

Seharusnya instansi maupun perusahaan lebih profesional, mengingat wartawan atau jurnalis itu bekerja dinaungi UU Pers, bukan abal-abal. Karena itu, dia pun mengutarakan perlu untuk terus memperjuangkan kebebasan pers khususnya di Sumsel.

"Kemerdekaan pers harus diperjuangkan terus, tidak boleh berhenti," tegasnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Firdaus Komar mengatakan, turun atau naiknya IKP sangat dinamis, dan kondisional dari tahun ke tahun. Sebab, secara kualitatif penilaian IKP-nya masuk kategori cukup bebas. 

Hanya saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Baik faktor internal kemerdekaan pers itu sendiri seperti personal jurnalis dan media, maupun ancaman dari eksternal. Seperti adanya ancaman terhadap jurnalis maupun pelarangan liputan. "Apapun hasil survey IKP itu, harus ada evaluasi terhadap pers di Sumsel," kata Firdaus.

Sumber: