Indeks Kemerdekaan Pers Menurun, Kekerasan Terhadap Jurnalis Meningkat, Kebebasan Pers Terancam?

BACA JUGA:Berikan Penghargaan kepada Direktur LINGGAUPOS.CO.ID, Begini Penilaian PWI Sumatera Selatan

Terkait ancaman eksternal, Firdaus mengatakan, tidak ada kejadian yang dilaporkan secara formal hingga ke jalur hukum. Hanya saja, secara informal, banyak kejadian yang sempat mendapat perhatian. Seperti pelarangan liputan kepada jurnalis di salah satu perusahaan BUMN beberapa waktu lalu. 

"Ada misinformasi sehingga menimbulkan suatu ketidakpuasan. Apapun bentuknya, kedepannya jangan sampai ada ancaman baik verbal maupun non verbal terhadap jurnalis di lapangan," bebernya. 

Terpisah, Ketua AMSI Sumsel, Sidratul Muntaha menilai penurunan IKP ini merupakan hal yang lumrah. Mengingat, penilaian IKP ini dari pejabat dan banyak pihak, mulai dari sektor hukum, ekonomi, fisik dan politik.

Meski demikian, media juga harus terus berbenah, dalam artian meningkatkan kualitas produk. Karena, masyarakat kini lebih percaya informasi dari media sosial daripada media dalam naungan perusahaan pers.

BACA JUGA:PWI Lampung Ungkap Adanya Dana Rp2 Miliar dari Pemprov

"Jadi perlu juga introspeksi apakah ke jurnalisnya atau lebih ke produknya agar menghasilkan kualitas pers yang baik," katanya.

Saat ini, dia menilai tidak ada pembungkaman dalam pers. Hanya saja, lebih ke menyandera kebebasan pers. Hal ini kerap dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah menyediakan anggaran, tapi mereka bukan bermitra justru mengintervensi secara halus terhadap berita dan media yang mengkritisi kebijakan.  

Akibatnya, media harus melakukan takedown berita atau biasa dilihat '404'. 

BACA JUGA:PWI Sumatera Selatan Bersinergi dengan KADIN, Membantu Membangun dan Menghidupkan Perekonomian

Kondisi ini masih terjadi di Sumsel. Padahal, seharusnya pemerintah memberikan hak jawab terhadap kritikan ini

"Khusus sumsel, itu kebanyakan kebebasan pers tersandera kerjasama mereka dengan pemerintah tadi," ujarnya.

Kasus pelanggaran kebebasan pers ini juga dialami oleh anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Sumsel, saat sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis foto di salah satu proyek pembangunan di Palembang.

"Tahun ini ada satu kasus, dimana anggota kami sedang foto proyek fly over tapi dia dilarang oknum pejabat dari proyek tersebut," kata Ketua PFI Sumsel, Muhammad Hatta. 

Sumber: