Pembebasan Lahan Jalan Tol Terkendala, ini Solusi DPRD Lubuklinggau

BACA JUGA:Tanah yang Dilintasi Tol Lubuklinggau Diberi Batas Merah, Lokasinya di Empat Kelurahan

“Di situlah kelihatan kepastian pembangunan. Karena pembayaran pembebasan lahan pakai APBN 2024. Kalaupun jadi, tentu diawali dengan pembebasan lahan,” jelasnya.

Jalan tol ini kan untuk kepentingan bersama, maka, saran Merismon tentu dihindari adanya konflik antara masyarakat dengan penyelenggara jalan tol.

“Memang selama ini konflik pasti ada di lapangan. Tapi mudah-mudahan apapun masalahnya, bisa diselesaikan pemerintah, masyarakat, dan masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Lubuklinggau dari Fraksi PDIP Hambali mengatakan, tidak akan ada gesekan pemerintah dengan masyarakat, asalkan tidak ada oknum yang bermain.

BACA JUGA:Masa Jabatan Jokowi Habis, Tol Muara Enim-Lubuklinggau ke Bengkulu Tetap Lanjut, Begini Skemanya

Karena menurutnya soal harga pembebasan lahan, tentu tidak akan jadi masalah, karena sesuai dengan peraturan yang ada.

“Takutnya masalah pembebasan lahan ini ada oknum-oknum yang bermain, jadi peran Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan memberikan penjelasan seutuhnya,” jelasnya dikutip dari Linggau Pos, Rabu 26 Juli 2023.

“Mengenai harga pembebasan lahan, asal sesuai dengan peraturan tidak akan jadi masalah,” jelasnya.

Menurutnya, sepanjang duduk berdamai, antara masyarakat dan pemborongnya tidak akan terjadi gesekan.

BACA JUGA:Informasi Terbaru dari Badan Pengatur Jalan Tol, Soal Pembangunan Tol Lubuklinggau Curup Bengkulu

“Ini harapan kita semua agar pembangunan jalan tol berjalan lancar dan tidak ada kendala lagi,” jelasnya.

Hambali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Lubuklinggau, mengatakan bahwa warga Jukung, Air Kati dan Binjai di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I orangnya welcome saja.

Selama ia tidak dirugikan, dibohongi oleh oknum tertentu.

“Harapan kita pemerintah untuk memberikan penjelasan yang seutuhnya, sebaiknya dan mereka tidak ada yang terprovokasi,” katanya.

Sumber: