Jutaan Data Penerima Bansos Dihapus, Jangan Khawatir yang Berhak Masih Tetap Menerima, Cek dengan Cara Ini

BACA JUGA:Soal Ilegal Drilling di Muba, Mura dan Muratara, Kapolda Sumsel Siap Lakukan Ini

Misalnya, si penerima sudah berprofesi sebagai ASN, atau jadi anggota Polri maupun TNI.

Ada juga yang pegawai BUMN/BUMD, kepala desa, perangkat desa, bidan, pengacara, dan dosen. Itu semua kita keluarkan dari data.

Kepala Dinsos OKU, Syaiful Kamal mengatakan, ada sebanyak 6026 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan dampak inflasi. 

Sudah direalisasikan pada akhir 2022. Bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang masuk DTKS, tapi belum pernah mendapat bantuan baik PKH, maupun BPNT.

BACA JUGA:Ini Fakta 9 Foto Pelaku Penculikan Anak yang Beredar di Lubuklinggau

Bantuan itu berasal dari APBD OKU. “Sejauh ini dari hasil verifikasi di tingkat desa tidak ada data yang masuk kategori tidak valid,” ujarnya. 

Sedangkan PKH atau BPNT merupakan Bansos yang sudah rutin diberikan dari pusat.

Diakui Syaiful, memang kadang ada KPM yang melapor tidak menerima Bansos meski masuk DTKS. “Ini bisa disebabkan data tidak valid,” ucapnya. 

Ada juga yang pernah menerima Bansos seperti PKH, atau BPNT tapi setelahnya tidak menerima. Ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor.

BACA JUGA:Harga BBM Pertamina Turun, Harga Terbaru Pertalite dan Bio Solar Per 20 Januari 2023

Terhadap data yang tidak valid bila masih bisa dikoordinasikan dengan Disdukcapil maka akan dibantu.

Tapi ada juga yang perlu koordinasi dengan pusat. “Ada saja setiap hari yang melapor,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengatakan, pernah mendapatkan sejumlah keluhan dari warga terkait penerima bansos yang masih tidak tepat sasaran. 

Ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para penerima yang sudah tidak layak lagi. Secara ekonomi mampu, tapi masih mendapatkan bantuan.

Sumber: