Menkue Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Sorotan Publik, ini 4 Kebijakan Barunya Selama Seminggu Menjabat

Menkue Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Sorotan Publik, ini 4 Kebijakan Barunya Selama Seminggu Menjabat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa --(kemenkeu.go.id)

LINGGAUPOS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik, setelah mengeluarkan beberapa gebrakan kebijakan mengenai perekonomian Indonesia.

Padahal Purbaya seminggu menjabat menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu. Ia dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 8 September 2025.

Setelah dilantik Presiden Prabowo, Purbaya kemudian telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kemudian ramai dibicarakan publik.

Diketahui ada 4 kebijakan, Menkeu Purbaya mengenai perekonomian Indonesia yang menjadi sorotan publik.

BACA JUGA:Pencuri Motor Kehabisan Bensin, Diringkus Tim Macan Linggau Saat Kerja Bangunan

1. Gelontorkan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Purbaya mengatakan dirinya akan menggelontorkan dana Rp200 Triliun milik pemerintah ke bank himbara.

Hal ini disampaikannya, saat melakukan rapat kerja (raker) perdana dengan DPR Komisi XI DPR RI di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 September 2025, 

Uang tersebut merupakan dana yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) dan diperuntukkan memacu kredit.

BACA JUGA:ASN Diharapkan Bersikap Netral, Ini Pesan Wamenko Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan

Sementara pembagian dananya adalah Rp55 triliun ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke Bank BRI, Rp55 triliun ke Bank BNI, Rp25 triliun ke Bank BTN dan Rp10 triliun ke Bank BSI di mana sudah menerima likuiditas per Jumat, 12 September 2025.

BSI menjadi menjadi satu-satunya bank bukan milik negara yang mendapat transferan uang tersebut dengan pertimbangan akses ke masyarakat di Provinsi Aceh.

2. Tim Percepatan Penyerapan

Purbaya juga akan membuat tim untuk memastikan penyerapan anggaran program yang dijalankan pemerintah.

BACA JUGA:Lowongan Kerja Terbaru di Berpandangan Studio Lubuk Linggau

Hal ini, juga disampaikan saat raker bersama DPR. Menurutnya, saat ini beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga butuh pihak yang akan terjun langsung untuk memonitor.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: