BACA JUGA:SD Negeri 4 Lubuk Linggau Siap Sukseskan TKA 2026 Perdana di Sekolah
Untuk WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diberlakukan setiap Rabu dalam sepekan selama 3 bulan pertama.
Namun ditegaskan Sekda, kebijakan WFH dan WFA ini akan dilakukan evaluasi dalam setiap waktu tertentu.
Artinya walaupun dalam Surat Edaran Bupati disebutkan dilaksanakan 3 bulan, bisa saja dalam waktu tertentu disesuaikan berdasarkan petunjuk dari Pemerintah pusat maupun gubernur.
Menurut Sekda, nantinya setiap perangkat daerah wajib melaporkan data perbandingan penggunaan sumber daya selama penerapan WFH dan WFA.
BACA JUGA:Harga BBM Tidak Naik, ini Harga Terbaru Mulai 1 April 2026
Diantaranya penggunaan BBM, listrik dan air dalam setiap bulan kepada BPKAD Musi Rawas sebagai bentuk evaluasi efisiensi.
Sebab kebijakan WFH dan WFA ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif terhadap teknologi dalam menghemat biaya operasional dan tetap menjamin target kinerja organisasi tercapai hingga 100 persen.
Dijabarkan Sekda, pembahasan sistem kerja WFH dan WFA dilakukan sebelum keluarnya SE dari Pemerintah Pusat terkait adanya konflik geopolitik global. Nantinya unit kerja yang menjalankan WFH wajib menyediakan Call Center.
Sehingga apabila ada ada masyarakat yang ingin berhubungan ke OPD tersebut bisa menghubungi Call Center yang disediakan.
BACA JUGA:43 Link Pengumuman SNBP 2026, Buruan Sudah Bisa Diakses
Sebaliknya jika masyarakat ada yang membutuhkan keperluan dalam bentuk fisik atau tidak bisa di PDF-kan mereka bisa datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Musi Rawas.
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di LINK INI