Bangun Sinegritas, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ikuti Forum Dilkumjakpol dan BNN

Bangun Sinegritas, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti  Ikuti Forum Dilkumjakpol dan BNN

Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ikuti Forum Dilkumjakpol dan BNN-Foto: Humas Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti-

PALEMBANG, LINGGAUPOS.CO.ID - Dalam upaya membangun sinergitas antar Aparat Penegak Hukum APH guna mewujudkan kunci pemasyarakatan maju Tahun 2024, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama yang diwakili kehadiran nya oleh Kasi Binadik, Dedy Krihastoni mengikuti kegiatan forum Dilkumjakpol+BNN yang Digelar di Aryaduta Hotel PALEMBANG.

Kegiatan yang dihadiri oleh Pengadilan Negeri Palembang, Kejari, Polda, Polretabes, serta BNN ini berlangsung intens. Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan kanwil Kemenkumham Sumsel Mulyadi, beliau msnjelaskan bahwa forum ini menekankan tentang pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam memastikan sistem peradilan yang adil dan efektif.

"Rakor ini pertemuan seluruh aparat penegak hukum sebagai salah satu syarat pemasyarakatan maju dan sebagai fondasi agar sistem peradilan pidana sinergi dalam menciptakan layanan pemasyarakatan PASTI," ucap Mulyadi dalam sambutannya.

Sementara itu, Kasi Binadik Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Dedy Krihastoni menjelaskan bahwa kegiatan Dilkumjakpol ini sangat penting dilaksanakan, ia berharap kegiatan ini rutin dilakukan guna memperkuat sinergitas dan keterpaduan antar instansi penegak hukum dalam rangka mewujudkan kordinasi serta kerjasama yang berkesinambungan di antara institusi penegak hukum di wilayah sumatera selatan khususnya.

BACA JUGA:Berikan Hak WBP, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Bagikan Peralatan Mandi Bulan Mei 2024

BACA JUGA:Upaya Penting Ka KPLP Pastikan Lapas dalam Keadaan Aman, Lapas Narkotika Muara Beliti Kontrol Blok Hunian

Forum diskusi ini mencakup beberapa sesi utama diantaranya deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergitas APH.

Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh masing-masing lembaga untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. 

Selanjutnya hasil diskusi akan disusun dalam sebuah dokumen yang akan menjadi panduan bagi kebijakan dan langkah-langkah strategis ke depan nya nanti.(*)

Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial, dengan klik LINK INI 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: