Kalau Terbentuk, Sumsel Barat Lebih Luas dari 2 Provinsi Tetangga, Ini 5 Fakta Terkait Rencana Pemekaran

Sambil menunggu dibukanya kembali kran moratorium pemekaran daerah di Indonesia yang saat ini masih ditutup oleh pemerintah pusat.

Menurut RM, keinginan politik untuk pemekaran Sumsel Barat harus ada tindaklanjut dengan adanya dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), kepala daerah dan DPRD di dearah-daerah yang termasuk dalam pemekaran.

BACA JUGA:Hukum Salat Tanpa Mandi Wajib Karena Lupa! Begini Penjelasan Ustaz Abdul Somad

Presedium harus bisa membuat  bagaimana keinginan politik terjabarkan dalam bentuk aturan atau pun syarat adaministrasi.

“Saat ini (pembentukan Sumsel Barat) baru tahap dukungan belum ke persertujuan. Dalam undang-undangan disebutkan penyelenggara daerah itu kepala daerah dan DPRD, maka diperlukan dukungan dari kepala daerah dan DPRD serta gubernur,” bebernya.

Setelah mendapat dukungan, barulah bisa dirumuskan oleh kajian-kajian akademis yang dilakukan secara objektif. Setelah semua dokumen dukungan lengkap, semuanya baru diusulkan ke pemerintah pusat.

Presidium Sumsel Barat untuk sementara diminta melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga jika sewaktu-waktu ada keputusan politik tentang pemekaran semua dokumennya sudah lengkap.

BACA JUGA:Ketahui! Meski Enak dan Nikmat, Kol Goreng Miliki Efek Samping Bagi Kesehatan

"Saya beri masukan kepada presidium lengkapi saja dukumen-dokumennya dulu, kalau nanti ada keputusan politik tentang pemekaran tersebut,tenbtunya kita sudah memliki dokumen-dokumen lengkap," sarannya.

Suami Hj Lily Martani Ridwan itu menambahkan, sepengatahuan dirinya kran pemekaran masih ditutup oleh pemerintah pusat. Hanya ada pemekaran khusus di Papua yang sifatnya sangat mendesak.

 "Yang dibuka hanya untuk Papua saja, karena ada urgensi ya hal-hal yang sangat rahasia dan sensitif tentunya ganguan-ganguan internasional terhadap disitegrasi di Papua, ya namanya politik serba mungkin, spekulasi mungkin saja, tapi yang kita lihat bahwa memang itu semua tergantung keputusan politik di nasional," jelasnya. (*)

Sumber: