Wow! KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi dari Masyarakat Selama Idul Fitri 1444 H

Wow! KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi dari Masyarakat Selama Idul Fitri 1444 H

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) --

JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID - Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan 373l barang atau objek gratifikasi dari masyarakat.

"Per tanggal 3 Mei 2023, KPK telah menerima laporan 373 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri 1444 H dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804," kata Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding.

“Laporan tersebut terdiri dari tiga objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp3.700.000; 292 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp164.390.920; sembilan objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp6.400.001; serta 115 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp66.221.883,” ujar Ipi, dalam keterangan resminya, Kamis 4 Mei 2023.

Ali mengungkapkan, sejumlah laporan tersebut terdiri dari 345 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi.

BACA JUGA:Lina Mukherjee Batal Ditahan, Ternyata ini Penyebabnya

BACA JUGA:Soal Ida Dayak, Wali Kota Lubuklinggau Kembali Berikan Penjelasan

Ali menjelaskan, saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang dalam proses dikirimkan oleh para pihak pelapor. 

Untuk penerimaan gratifikasi berupa makanan telah disalurkan langsung sebagai bantuan sosial (bansos) kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

“KPK juga masih terus menerima laporan gratifikasi lainnya, dan akan kami update pada kesempatan berikutnya," ungkapnya.

Ali juga menambahkan, KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya,” lanjut Ali.

Ali menerangkan, KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. 

Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

“Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima,” tukasnya.(disway.id)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: