Akibat Semburan Minyak Mentah di Muba, Sekolah Sempat Diliburkan

BACA JUGA:Ini Dia Perawat di Lubuklinggau yang Cabuli Adik Pasien

Apriyadi menyebutkan, pihaknya terus mendorong agar dilakukan percepatan penerbitan regulasi atau aturan terkait pengelolaan dan penertiban pengeboran sumur minyak baru yang ilegal. 

"Kalau sudah ada regulasi yang jelas dan tegas, tentu Pemerintah Daerah dapat maksimal melakukan penertiban dan pencegahan dan saat ini tim Kabupaten sedang kelokasi antaralain Tim Dinas Lingkungan Hidup, Polres Kodim, BPBD,Pol PP,Bagian SDA, SKK Migas dan Pertamina,” jelasnya

Semburan Minyak Mentah di Muba, Warga Dievakuasi

Semburan minyak mentah di Jalan Nusantara Kampung Baru Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan, membuat warga setempat dievakuasi, Kamis 15 September 2022.

BACA JUGA:Perawat di Lubuklinggau Diduga Cabuli Adik Pasien

Seperti diketahui semburan minyak hasil pengeboran secara ilegal ini, semakin besar bahkan telah mengalir seperti aliran sungai. 

Pj Bupati Muba Apriyadi terkait kondisi ini, Kamis 15 September 2022 menginstruksikan pihak Kecamatan dan perangkat desa mengevakuasi warga sekitar agar tidak menimbulkan korban jiwa. 

"Kami memprioritaskan upaya lokalisir agar minyak tidak mengalir hingga ke pemukiman warga yang tentunya sangat rawan terjadi ledakan atau terbakar," ungkap Apriyadi. 

Namun mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini mengaku, kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam melakukan penindakan pengeboran sumur minyak ilegal atau ilegal drilling tersebut. 

BACA JUGA:Kolesterol Tinggi, 7 Gejala Ini Bisa Terasa di Kaki, Anda Pernah Alami?

"Jadi untuk kejadian yang terus berulang ini Pemerintah Daerah hanya bisa menjalankan tugas terbatas, karena kewenangan besar ada di Pemerintah Pusat, namun Pemkab Muba bersama Forkopimda dan Forkopimcam akan berusaha semaksimal mungkin melakukan penanganan meskipun terbatas agar tidak menimbulkan korban jiwa," ungkap Apriyadi. 

Lanjutnya, Pemkab Muba telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, namun dalam persoalan penanganan ilegal drilling dan ilegal refinery ini belum menemukan solusi yang pasti. 

"Kami Pemerintah Daerah ini yang paling prioritas itu jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini menimbulkan korban jiwa, dan harus ada penindakan serius agar sumur-sumur minyak ilegal ini tidak terus bertambah dan merusak lingkungan," ujarnya. 

Ia menambahkan, Forkopimda dan pihak terkait di Kabupaten Muba memiliki komitmen yang tinggi untuk menuntaskan persoalan ilegal drilling dan ilegal refinery. 

Sumber: