Serentak se-Indonesia, PKS Lubuklinggau Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Serentak se-Indonesia, PKS Lubuklinggau Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Kader dan Pengurus DPD PKS Kota Lubuklinggau menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan membentangkan spanduk di depan Masjid Agung As Salam Kota Lubuklinggau, Sabtu 10 September 2022--

LUBUKLINGGAU, LINGGAUPOS.CO.ID  - Secara serentak Pengurus dan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Sabtu 10 September 2022.

Aksi diam dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘PKS menolak kenaikan BBM subsidi, jangan bikin rakyat tambah susah’ itu diharapkan bisa jadi gambaran bahwa PKS tak ingin masyarakat tambah sengsara.

Ketua DPD PKS Kota Lubuklinggau Suhada mengatakan,“Ya, kami membentangkan spanduk, aksi diam tak ada orasi. Silahkan masyarakat membaca dan meliha kami PKS seluruh Indonesia  menolak kenaikan harga BBM subsidi, yakni pertalite yang pindah harga dari 7.650 jadi Rp 10.000 per liter dan Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter,”katanya.

Bahkan, ia sendiri seringkali mendengar keluhan masyarakat pasca kenaikan harga Pertalite dan Solar ini. Dampak kenaikan harga BBM subdisi sangat banyak. Dan Suhada menegaskan, BLT  BBM yang digadang jadi solusi, itu belum tepat sasaran.

BACA JUGA:Tak Kunjung Sadar, Kakek Korban Begal di Musi Rawas Meninggal Dunia

“Kalau seluruh rakyat miskin dapat, ya tidak masalah. Namun fakta di lapangan, warga yang benar-benar butuh malah tidak dapat. Jadi BLT BBM itu bukan solusi,” tegasnya.

Suhada menegaskan, PKS menilai persentase kenaikan harga BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat (Pertalite naik 30,7 persen, solar 32,03 persen). Kenaikan 30 persen adalah angka yang besar dan menjadi penyebab naiknya harga barang-barang karena BBM adalah komoditas primer yang berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.

“PKS tegas menyatakan penolakan kenaikan harga BBM Subsidi karena kita tahu bangsa ini dua tahun dilanda pandemi. Banyak usaha gulung tikar, banyak karyawan dirumahkan. Lalu dilanda krisis minyak goreng. Cost rumah tangga naik. Baru selesai masalah  migor, naik harga BBM  subsidi. Jadi kapan lagi rakyat narik nafas? Kami dapat kabar katanya dari subsidi ini ada 24 Triliun dipakai untuk BLT BBM, pertanyaanya apakah semua warga miskin dapat? Sementara data kependudukan kita masih sangat kacau. Maka, kami tidak setuju dengan ada BLT BBM ini,” tegas Suhada.

Ia melanjutkan, DPD PKS Lubuklinggau juga dapat informasi dari pemotongan subsidi BBM ini, Rp 73 Triliun itu untuk BUMN, seperti Pertamina, PLN dan lain-lain.

BACA JUGA:Berita Trending Minggu 11 September 2022, PNS DPMPTSP Ditemukan Tak Bernyawa, Disabilitas Dirudapaksa 10 Orang

“Itu angka yang banyak. Sementara apa yang sudah diberikan BUMN untuk APBN. Rugi-rugi terus tolong ini dipertimbangkan  juga. Lalu ada informasi juga kenaikan  BBM tujuannya untuk membantu pembangunan  ibukota negara. Nah ini, kalau mau bangun ibuikota silahkan. Tapi beban pembangunan jangan dibebankan ke rakyat,” pintanya.

“Jadi kami mengharap dengan segala kerendahan hati memohon kepada pengambil kebijakan, dewan terhormat mohon batalkan  kenaikan harga BBM  subsidi ini. Kalaupun bisa diturunkan lagi, dikembalikan ke harga semula silahkan, diturunkan lagi alhamdulillah. Karena ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dari Fraksi PKS H Agus Hadi, menambahkan pernyataan kader PKS yang menolak kenaikan harga BBM Subsidi ini sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara.

“ Rosulullah SAW berkata, tidak beriman seseorang diantara kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Bagaimana kecintaan bangsa dan negara ini kami aplikasikan pada kegiatan flashmop agar pemerintah menurunkan harga BBM subsidi. Paling tidak seperti semula karena banyak rakyat Indonesia sedang dalam keadaan menjerit saat ini,” terang Agus Hadi.

BACA JUGA:Jadwal Salat Fardu dan Duha Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara, Senin 12 September 2022, Serta Niat Salat

Ditambahkan Merismon yang juga Anggota DPRD Lubuklinggau dari Fraksi PKS, secara resmi PKS melakukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Secara umum menurutnya kenaikan harga BBM bukan seolusi yang baik. Sebab menyebabkan semakin sengsaranya masyarakat.

 “Kenaikan harga BBM subsidi berdampak luas. Baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi sosial masarakat,” jelasnya.

Merismon mengaku lembaga legislatif khususnya dari PKS se-Indonesia akan terus memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM sampai dengan pemerintah kembali menetapkan harga seperti semula.

“Kami berharap masyarakat Indonesia bisa mendoakan kami agar perjuangkan kami berhasil untuk kembali menurunkan atau memposisikan harga BBM seperti semula,” tegasnya.(Linggau Pos)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: