Muhammadiyah dan NU Tolak Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

LINGGAUPOS.CO.ID – Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Rekam jejak Soeharto selama berkuasa di Indonesia, menurut Muhammadiyah dan NU menyebabkannya belum pantas mendapat gelar pahlawan.

Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Usman Hamid, menegaskan bahwa seorang pahlawan nasional harus memiliki keberanian moral dan memegang nilai-nilai kebenaran hingga akhir hayatnya.

"Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Jumat 7 November 2025.

BACA JUGA:Yuk Kenali RDTR Kotamu dengan Gistaru ATR/BPN, Cek di Sini

Bahkan menurut Usman, status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir hayatnya.

"Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia," jelasnya.

Ia menekankan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berani berkorban demi kepentingan orang lain, bukan yang memiliki catatan pelanggaran moral.

"Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah," pungkas Usman.

BACA JUGA:3 Kriteria Lolos Program Magang Nasional Kemnaker Batc 2 Tahun 2025, Cek Sekarang

Sementara itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), juga menyatakan keberatan atas rencana pemberian gelar tersebut. Ia menegaskan ketidaksetujuannya secara tegas.

"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," ujar Gus Mus, Rabu 5 November 2025.

Gus Mus mengenang banyaknya ulama dan kiai pesantren yang mendapat perlakuan tidak adil di masa kekuasaan Soeharto.

"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," ungkapnya.

Sumber: