Waduh, Politisi PDIP Usul Agar Politik Uang Dilegalkan, Jubir Langsung Klarifikasi Ini Katanya

JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID - Duh, politisi DPR dari PDIP mengusulkan agar politik uang atau money politics dilegalkan, Juru Bicara PDIP lantas buru-buru klarifikasi, ini katanya.

Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP, yakni Hugua mengusulkan agar KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024.

Hugua mengatakan jika money politics atau politik uang ini merupakan suatu keniscayaan dalam pemilu. Sehingga ia minta hal tersebut dilegalkan saat pemilu lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

BACA JUGA:Menegangkan, Detik-Detik Pesawat Garuda Bawa 450 Jemaah Haji Sulsel Terbakar di Udara, Begini Nasibnya

“Tidakkah kita pikir money politics dilegalkan saja di PKPU dengan  batasan tertentu? Karena money politics ini keniscayaan” ujar Hugua

“Kita juga tidak money politics tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” sambungnya.

Menurut dia, money politics atau politik uang tersebut harus dipertegas batasannya. Ia juga mengatakan dengan adanya hal tersebut Bawaslu lebih mudah mengawasi money politics yang dilakukan melebihi batasan tertentu.

“Sebab, kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan pemenang ke depan adalah para saudagar” lanjutnya.

BACA JUGA:Pilu, Bocah 13 Tahun Jadi ODGJ Gegara Orang Tua Jual HP dan Sepeda Hasil Nabung

Ia juga menyebutkan bahwa dalam pertarungan tersebut menyebabkan orang yang tidak punya uang maka ia tidak menang (pemilu).

“Jadi pertarungan para saudagar. Bukan lagi pertarungan para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat,” jelasnya.

Meski begitu, dalam hal ini ia menyarankan ada batasan tertentu dalam money politics tersebut.

“Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalnya maksimum Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 juta atau Rp5 juta karena ini permainan main di situ. Oleh karena itu dilegalkan saja barang ini di PKPU dengan batasan tertentu,” kata dia.

Sumber: