Sidang MK: Sri Mulyani Komentar Soal Anggaran Bansos Tidak Ada Perubahan Signifikan, Simak Penjelasannya

LINGGAUPOS.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran bantuan sosial 2024 yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial RI hanya meningkat sebanyak Rp1,23 triliun dari 2023.

Diambil dari berbagai sumber yang dikutip pada Sabtu, 6 April 2024, sebagaimana yang disebutkan Sri Mulyani hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan.

"Dalam APBN 2024 tidak terdapat perubahan signifikan pada anggaran bansos yang dikelola Kemensos," ungkapnya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Gedung MK.

Menurut dari data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial yang diberikan melalui Kemensos mencapai Rp75,6 triliun pada APBN 2024, sementara pada 2023 mencapai hingga Rp74,3 triliun.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Jelang Lebaran Idul Fitri, Pria di Lubuk Linggau Ditemukan Tewas

“Belanja bansos PKH atau Penerima Keluarga Harapan serta kartu sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun,” ujarnya.

“Dengan demikian bisa ditunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos,” lanjutnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 pada pagu anggaran bansos 2024 senilai Rp150,30 triliun.

Oleh karena itu, total anggaran tersebut naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang telah disediakan untuk anggaran 2023 dengan besaran Rp143,57 triliun.

BACA JUGA:Putra Putri Musi Rawas Bisa Kuliah Gratis Dapat Uang Saku, Seleksi Beasiswa SDM Sawit 2024, Ini Syaratnya

Adapun realisasi pencairannya hingga pada Februari 2024, atau bulan saat terselenggaranya Pemilu/Pilpres pada 14 Februari 2024, yakni sebesar Rp22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 yang senilai hingga Rp9,58 triliun.

Perubahan justru terjadi pada program sosial atau perlinsos lainnya, seperti yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

"Ini akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIP Kuliah serta pembayaran program jaminan kehilangan pekerjaan dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah," terangnya

Seusai sidang di MK, Sri Mulyani ini menilai jalannya sidang pemberian keterangan tersebut sudah sangat baik, serta ia juga mengklaim telah menyampaikan semua keterangan sesuai dengan yang dimintakan oleh para hakim konstitusi.

Sumber: