Bank Dunia dan Sri Mulyani Beri Tanggapan Soal Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Hati-Hati Defisit APBN
Program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan, setelah dipastikan masuk dalam APBN 2025.--Instagram @unexplnd
LINGGAUPOS.CO.ID – Program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan, setelah dipastikan masuk dalam APBN 2025.
Diambil dari berbagai sumber yang dikutip pada Kamis, 29 Februari 2024, hal ini sudah ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dirinya mengatakan, program makan siang gratis ini akan dimuat dalam RAPBN 2025 mendatang. Hal tersebut supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. keberlanjutan. oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmark di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksanaan RAPBN adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar," jelasnya.
BACA JUGA:Oknum Dokter yang Diduga Cabuli Istri Pasien di Palembang, Ancam Laporkan Media yang Memberitakan
Lebih lanjut, ia menjelaskan nanti program tersebut dijalankan dengan beberapa tahap.
Termasuk ada juga program prioritas seperti tahap pertama yang akan diberikan kepada balita dan ibu hamil untuk wilayah tertentu.
Selain itu, tahap berikutnya ini akan diperluas hingga siswa-siswi SMP, hingga daerah yang masih memiliki angka stunting yang tinggi.
Airlangga juga sudah memastikan pelaksanaan program ini dapat dilakukan pada 2025 mendatang.
BACA JUGA:Prediksi Al Hilal vs Al Ittihad, Saudi Pro League, Sabtu 2 Maret 2024, Kick Off 00.00 WIB
"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan," kata Airlangga.
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menilai APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024.
Namun, pemerintah saat ini sedang menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebeum memulai perbicaraan dengan tim pemerintahan baru.
"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: