Debat Panas Cawapres Pilpres 2024 Bahas Soal IKN, Gibran 'Slepet' Cak Imin-Mahfud

BACA JUGA:4 Jenis Hama Tanaman Kopi, Berikut Cara Mengatasinya

Bahkan Gibran menyindir Cak Imin yang dinilainya tidak konsisten.

"Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gmn ini, gak konsisten? Dulu dukung, sekarang gak dukung karena menjadi wakil Pak Anies yang mengusung tema perubahan," terangnya.

Ia juga menjawab pertanyaan dari Mahfud MD dengan tegas. Ia mengungkap bahwa sudah ada investor yang masuk ke IKN.

"Untuk menanggapi Prof Mahfud, setelah pulang debat mungkin bisa di-Google, sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi. Mungkin setelah Pilpres karena mereka pasti akan wait and see akan melihat stabilisatas politik di Indonesia," jawabnya.

BACA JUGA:Mengenal Tanaman Kopi Robusta, Bisa Ditanam di Pekarangan Rumah, Berikut Cara Budidayanya

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menganggap jawaban masing-masing cawapres mengenai prioritas pembangunan infrastruktur atau SDM secara normatif sudah benar.

Namun ia masih meragukan klaim Gibran mengenai investor IKN tidak meyakinkan.

“Penjelasan Gibran tentang keberadaan investor IKN tidak meyakinkan. Pak Jokowi sendiri baru-baru ini mengakui belum ada investor asing masuk,” ucap Akhmad.

Pada kunjungan ke IKN Rabu lalu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa investor dalam negeri sudah berbondong-bondong ke proyek ibu kota baru ini, namun bukan secara langsung investor asing.

BACA JUGA:4 Rekomendasi Warna untuk Mengecat Pintu Interior yang Menjadi Kesan Pertama Orang Melihat Sebuah Rumah

“Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira—tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing," ucap Jokowi.

"Satu-dua saya tahu sudah partner-an dengan asing. Sebetulnya juga sama saja.” Lanjutnya.

Selanjutnya Yayat Supriatna selaku pengamat tata kota dan arsitektur Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa dana awal pembangunan IKN memang harus dari APBN.

“Yang menjadi isu yang belum terjawab dari paslon 2 (Gibran) adalah angka 2 % dari APBN. Berapa besar komposisinya dan sampai kapan,” terangnya. 

Sumber: