7 Fraksi di DPR Tolak Usulan Gubernur Jakarta Dipilih oleh Presiden, Berikut Alasan Mereka

4. Partai Golkar

Firman Soebagyo selaku anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi partai Golkar ini mengatakan pihak mereka menolak wacana penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden usai tidak lagi menjadi ibu kota lewat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Dirinya juga mengatakan pihaknya mengusulkan agar mekanisme pemilihan Gubernur Jakarta dan Wali Kota dipertahankan seperti saat ini, dimana Gubernur dipilih lewat pemilu dan bupati wali kota ditunjuk Gubernur.

BACA JUGA:Ini Cara Muhammadiyah Uji Publik Capres dan Cawapres, Cek di Sini Caranya

Firman menilai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah akan banyak mengubah regulasi. Proses tersebut menurutnya membutuhkan waktu panjang di saat RUU DKJ yang harus segera disahkan pada 2024.

Golkar juga menolak usulan agar pemilihan bupati maupun wali kota melalui pemilihan langsung.

Dari pihaknya berpendapat perubahan mekanisme tersebut juga akan mengubah aturan atau undang-undang yang lain.

5. Partai PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan penolakan hadirnya Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang kini sudah menjadi inisiatif DPR.

Karena aturan didalamnya memuat jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditetapkan oleh Presiden RI alias tidak melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada).

BACA JUGA:Boikot Israel Gerakan yang Dipelopori BDS, Kenali Apa itu BDS yang Saat Ini Heboh Diserukan

Juru bicara PKS Muhamamd Iqbal juga menyatakan, penunjukkan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden merupakan sebuah kebijakan yang berpotensi menjadi ajang Kolusi, Korupsi serta Nepotisme (KKN). 

Karena, tidak ada aspirasi publik dalam menentukan kepala daerah di Jakarta.

Kemudian, hal yang tidak mungkin terjadi, Presiden RI ke depan dapat menunjuk koleganya untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

6. Partai PKB

Sumber: