Pilkades Belani Muratara, Panitia Pastikan Kondusif, Daftar Pemilih Sudah Diplenokan

Dia menekankan bahwa calon yang terpilih akan menjadi putra/putri terbaik Desa Belani, dan mengingatkan agar orang-orang dari luar Desa Belani tidak menciptakan opini negatif tentang kondisi di Desa tersebut.

BACA JUGA:Jalinsum Muratara Jalur yang Rawan, ini yang Dilakukan Polisi

Pihak panitia juga mengingatkan bahwa jika ada pihak dari luar yang mencoba mengganggu kondusifitas di Desa Belani dengan menyebarkan opini palsu. 

Mereka akan melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dinilai bermasalah.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Setegu Maryono (44) salah satu calon kades Belani kepada LINGGAUPOS.CO.ID, Minggu 24 September 2023.

BACA JUGA:Korban Pembakaran Rumah di Belani Muratara Ngaku Rugi Miliaran, Imbas Pembunuhan Adik Bupati Muratara

Ia menjelaskan bahwa soal persoalan DPS ini, diketahui setelah adanya pengecekan oleh timnya, terkhusus di Dusun III.

"Setelah kami cek, ternyata DPS yang kami terima di Dusun III Desa Belani banyak kejanggalan," jelas Setegu Maryono.

Timnya ditegaskan Setegu Maryono mendapati ada 65 pemilih yang bermasalah. Bahkan 10 diantaranya sama sekali tidak bisa dikroscek baik nomor NIK dan KK nya.

"Kami kroscek data nama, NIK dan KK. Ternyata 65 orang diketahui tidak berdomisili di Dusun III Belani, bahkan 10 orang diantaranya NIK dan KK nya tidak valid. Juga ada yang menggunakan NIK dan KK orang lain," tambah Setegu Maryono.

BACA JUGA:Yang Dilaporkan Melakukan Pembakaran di Belani Muratara, Ternyata Adik Bupati

Pihaknya mengecek bahwa orang-orang tersebut ada yang tinggal di Bandung, Palembang, Lubuklinggau. "Bahkan NIK istri Kades yang lama juga dipalsukan, dipakai untuk nama orang lain," jelasnya.

Selain itu, 55 orang yang sudah berhasil dicek datanya juga terdaftar sebagai pemilih untuk Pileg dan Pilpres di daerah masing-masing sesuai alamatnya.

"10 orang sisanya masih kami cek ulang. Mengapa NIK dan KK nya tidak terdata. Apakah mereka memang menggunakan NIK dan KK palsu," tambahnya.

Sumber: