Ternyata, Angka Stunting di Musi Rawas Tertinggi di Sumatera Selatan, ini Kata Kepala Bappeda

BACA JUGA:Sebelum Ditemukan Akhiri Hidup di Pohon Sengon, Ini yang Dilakukan Pelajar SMK di Musi Rawas

Datanya harus valid kalau tidak update percuma saja. Data valid tapi data tahun berapa, maka harus update.

“Validasi dan updating data untuk keluarga yang resiko stunting harus jelas. Sehingga nanti program yang akan dilakukan benar-benar tepat sasaran, di mana tempatnya, siapa orangnya, berapa jumlah kepala keluarga (KK) dan sebagainya,” paparnya.

Menurutnya program yang dilakukan harus fokus dan tepat sasaran. Sebagai contoh misalnya program penurunan stunting dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) yaitu program pemanfaatan pekarangan.

Misalnya, program itu ada, tapi ternyata bukan di tempat yang ada keluarga stunting, mungkin pelaksanaan di desa lain atau lokusnya beda.

BACA JUGA:Viral, Video Oknum Kades di Musi Rawas Keluarkan Kata-kata Kotor

Untuk itu Bappeda kedepan akan mengawal semua program penurunan stunting yang dibuat oleh organisasi peranmgkat daerah (OPD), disinkronkan dengan program Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Program penurunan stunting masuk dalam program RKPD.

Tugas Bappeda seluruh Kabid akan mengawasi bidang masing-masing. Misalnya Kabid Ekonomi mencakup soal tenaga kerja, pertanian.

“Saya minta ada kegiatan penurunan stunting jangan sampai tidak ada. Kemudian pastikan lokasinya tepat, jadi tidak bias lagi seperti saat ini, karena kita malu seolah-olah tidak terencana,” paparnya.

Menurut Ichsanuddin, masing-masing OPD masih ego sektoral. Mestinya untuk melaksanakan program penuruan stuting tidak bisa jalan sendiri-sendiri tapi harus kerja bareng, berkolaborasi dan sinergi.

BACA JUGA:Polisi Datangi Warga yang Melanggar ETLE di Musi Rawas, Begini Reaksinya

Misalnya satu lokasi penurunaan stunting di desa A, nanti kerja bareng di desa itu, Dinas Perumaahn dan Kawasan Pemukiman (Perkim) masuk dari sisi perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karta Tata Ruang dan Pengairna (DPUCKTRP) mungkin dari sisi membangun jalan desa.

Distanntak program pemanfaatan pekarangan, Dinas Perikanan mungkin program gemar makan ikan atau bantuan kolam terval dan bibit ikan.

“Itu yang kita fokuskan. Seluruh OPD harus berkolaborasi pastikan bahwa program itu dilaksanakan,” jelasnya.(*)

Sumber: