Pilu, Pemerintah Tidak Anggarkan THR untuk Honorer, di Muba Honorer Terima Rp500 Ribu

Pilu, Pemerintah Tidak Anggarkan THR untuk Honorer, di Muba Honorer Terima Rp500 Ribu

Ilustrasi THR-iqbalnuril-Pixabay

JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID – Pemerintah Pusat tidak anggarkan THR untuk honorer, karena yang berhak memberikan THR ke honorer adalah pemerintah daerah (Pemprov, Pemkab, Pemkot).

Hal ini ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas menyebut bahwa tenaga honorer tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya(THR) pada tahun ini.

"Honorer tidak (dapat THR) yang diatur kan ASN," kata Anas, dikutip LINGGAUPOS.CO.ID dari DISWAY.ID, Senin 3 April 2023.

Namun, kata Anas, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK) guru yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja sekarang bisa terima tunjangan profesi sebesar 50 persen.

BACA JUGA:Daftar Tanggal Perubahan Cuti Bersama Lebaran 2023, Setelah Adanya Penambahan

"Tahun ini bagi guru yang mendapat gaji dari APBN dan APBD, yang mereka selama ini tidak mendapatkan tunjangan kinerja, akan mendapatkan tunjangan profesi guru 50 persen," ujarnya.

Sementara itu Pemkab Musi Banyuasin (Muba), akan memberikan THR kepada honorer dengan besaran Rp500 ribu.

Kepala DPPKAD Muba, Zabidi SE MM mengatakan, dalam waktu dekat akan segera dirapatkan untuk proses pencairan THR bagi honorer di Muba.

"Total yang tercatat di DPA Lebih kurang Rp5.356.000.000, tersebar di SKPD masing-masing. Ini juga sesuai kebijakan pak Bupati Apriyadi Mahmud," ungkapnya,

BACA JUGA:Resmi Dirubah, ini Perubahan Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023

Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara dan pensiunan mulai dibagikan pada H-10 atau pada 4 April 2023.

"Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri ini, kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan," kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, besaran THR tahun ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian akibat ketidakpastian ekonomi global.

"Ini tentu karena kondisi APBN juga sudah membaik. Namun, kita juga melihat ketidakpastian yang luar biasa," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: