Dalam konteks politik, gerakan para purnawirawan TNI ini dapat dimaknai sebagai ajang pemanasan atau cek ombak khususnya bagi kelompok yang kontra, termasuk test case Presiden Prabowo disisi lain, pada akhirnya diyakini akan terjadi pertemuan kepentingan pada satu titik yang bermuara pada satu kepentingan apakah Gibran dapat dimakzulkan atau tidak.
Menyimak dinamika wacana pemakzulan Gibran saat ini, setidaknya terdapat satu catatan dan pesan penting bahwa sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki legitimasi hukum namun tidak dalam konteks legitimasi etik dan moral dan itu dianggap sebagai kerikil bagi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.
BACA JUGA:Bisa Tahan Beban Hingga 50 Kg, Oppo Find N5 Jadi HP Layar Lipat Tangguh, Segini Harganya
Penutup
Kompleksitas kenegaraan tentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan segelintir orang, kedepan Indonesia membutuhkan pemimpin yang cakap, tegas, berwibawa dan mampu menyelesaikan problem ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya apalagi saat ini disadari atau tidak resesi ekonomi global terasa dampaknya.
Kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara menjadi harga mati ketika disisi lain kontras terlihat para pemimpin berjibaku demi kepentingan pribadi dan kelompok.
*) Penulis adalah penggiat pada komunitas marginal