Ketua Umum PKB ini juga menegaskan kepala daerah yang dipilih melalui hak proregatif presiden hanya membahayakan sistem demokrasi dan ruang demokrasi yang sudah terbentuk saat ini dijaga dan terus diperbaiki.
7. Demokrat
Fraksi Demokrat juga menolak draf RUU DKJ, yang menjadi salah stu isinya gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh Presiden.
Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono juga menilai hal tersebut sebagai salah satu upaya mencabut suara rakyat.
BACA JUGA:Komentar Capres dan Cawapres 2024 Soal Nomor Urut, Anies 1, Prabowo 2, Ganjar 3
Selain itu, ia juga menilai, Gubernur Jakarta yang ditunjuk oleh Presiden merupakan salah satu kemunduran demokrasi.
Dengan rakyat memilih pemimpin, maka itu akan menciptakan legitimasi yang kuat.
Nah itulah informasi seputar tujuh fraksi di DPR tolak Gubernur Jakarta ditunjuk presiden, semoga informasi ini dapat bermanfaat. (*)