JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID – Pasangan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) baru saja mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilihan Capres dan Cawapres pada 14 Februari 2024 nanti.
Sorotan publik Kembali tetujuh usai pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, duet ini kemudian dinamakan Amin, usai banyak diusahakan Masyarakat karena tindakan Cak Imin bermanuver ke Anies Baswedan yang sebelumnya berada di kubu Prabowo.
Serta Anies Baswedan yang sebelumnya menyunting Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum partai demokrat menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi dirinya.
Banyak isu miring yang menerpa pasangan Amin, mulai dari isu pengkhianatan dan isu lainnya, tak habis disini saja isu yang menghajar pasangan ini.
BACA JUGA:Gus Yahya Tegas, Tidak Memihak dalam Politik, Tidak Ada Calon Atas Nama NU
Setelah banyak mendapat sindiran sebagai penghianat karena telah berpindah koalisi dari kubu sebelumnya Cak Imin diterpa isu lagi isu yang tidak mengenakan.
Usai melaksanakan deklarasinya yang akan maju sebagai cawapres Anies Baswedan, Cak Imin diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Terkait dugaan keterlibatan Cak Imin dalam dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).
Saat Cak Imin menjabat sebagai menteri di kementerian tenaga kerja (kemnaker), pada tahun 2012 silam. Nama Cak Imin sempat dikaitkan atas dua dugaan kasus saat berada di Kemnaker.
Kasus yang pertama adalah dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kedua adalah dugaan kasus suap dalam proyek infrastruktur di tahun 2011.
Menanggapi hal ini presenter Najwa Shihab menanyakan soal KPK yang akan menyelidiki Cak Imin terkait dugaan kasus korupsi tersebut, karena dikait-kaitkan karena deklarasinya Bersama Anies Baswedan.
“Pemanggilan dugaan kasus yang terjadi di tahun 2012 dikaitkan-kaitkan, wah ini karena habis deklarasi sama pak Anies nih, ini pasti ada intervensi politik nih,” tanya Najwa
“Apakah anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPK ini, ada hubunganya dengan deklarasi yang terjadi,” tambah Najwa.
BACA JUGA:Anggaran Pilkada Lubuklinggau Rp40 Miliar, untuk KPU, Polres, Bawaslu dan Kodim