4. Jika huruf kode kurang jelas, klik icon untuk mendapatkan huruf kode baru.
5. Klik tombol CARI DATA
Fakta amburadulnya data penerima Bansos ini diungkap tiga lembaga negara, BPKP, BPK dan KPK.
Untuk BPKP, pada 2020 menemukan 3,8 juta lebih data tidak valid sebagai penerima bansos.
BACA JUGA:Mau Liburan Imlek ke Bengkulu, Ketahuilah ini Tarif Tol Taba Penanjung - Bengkulu
Sedangkan BPK mendapatkan 10 juta lebih data NIK Asisten Rumah Tangga (ART) yang tidak valid.
Sementara KPK, ada 16.796.924 data tidak padan/tidak sama dengan Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil).
Dikutip dari sumateraekspres.bacakoran.id, hampir tiap kabupaten/kota di Sumsel ada ribuan data penerima Bansos yang dihapus/dikeluarkan dari data karena tidak valid atau tidak layak lagi jadi penerima.
Seperti diungkapkan Koordinator PKH Muratara, Jalur, ada sekitar 11.299 jiwa warga menerima BPNT.
BACA JUGA:Liburan Tahun Baru Imlek, Ini Rekomendasi 7 Hotel Murah dan Nyaman di Bengkulu
Ada 1.836 penerima Bansos itu sempat dinyatakan error oleh sistem.
Didapati sekitar 8.308 penerima bantuan PKH dan 3.849 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Semua data itu berasal dari DTKS Kemensos. Kami hanya menerima saja. Memang banyak yang komplain nama mereka dicoret,” tuturnya.
Data penerima dicoret karena penerima Bansos ganda, atau kartu keluarga (KK) tidak sesuai dengan kode wilayah.
BACA JUGA:Bila Bintik Merah Muncul di Belakang Telinga, Wajah, Leher Lalu Menyebar. Jangan Diabaikan!
Di OKI, hingga April 2022 lalu ada 2.500 penerima bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dihapus dari daftar.