LINGGAUPOS.CO.ID - Rencana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat direspon Wali Kota Lubuklinggau dengan mengatakan honorer masih dibutuhkan.
Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menjelaskan, seluruh gabungan Kepala Daerah saat ini sedang mengusahakan agar penghapusan honorer tidak dilakukan.
"Karena kita sebenarnya masih membutuhkan," ungkap Wali Kota, Selasa (26/7/2022).
Menurutnya, dengan pola-pola yang dilakukan sekarang ini adanya PPPK itu sudah positif.
BACA JUGA:Tiga Investor Tanamkan Investasi di Lubuklinggau
"Artinya kalaupun ada peningkatan honorer dari yang sudah bekerja puluhan tahun itu masih ada, kan itu bisa ditingkatkan melalui PPPK," jelasnya.
Meski begitu, peningkatan honorer dari yang sudah bekerja puluhan tahun ditingkatkan melalui PPPK tersebut, Nanan berharap tidak membebankan pemerintah daerah.
"Yang kita kecewa, setelah kita buka peluang PPPPK akhirnya beban gajinya di pemerintah daerah masing-masing," ungkapnya.
Tahun ini menurut Nanan, Pemkot Lubuklinggau terbebankan Rp14 miliar untuk membayar gaji daripada PPPK kemarin. Kalau ditambah lagi, maka kemungkinan Rp20 miliar sampai Rp30 miliar.
BACA JUGA:Inilah Kalau Sudah Kecanduan Judi Slot, Nenek nenek Diembat
"Ya habis dong anggaran kita. Sudah sekarang berkurang dan berkurang lagi. Kalau daerah-daerah yang pemerintah kotanya memang PAD-nya besar, kemungkinan boleh saja, bisa saja. Kalau kita masih kecil. Ini yang sangat disayangkan," terangnya.
Bagaimana dengan pihak ketiga atau outsourching memungkinkan tidak dilakukan? Dikatakan Nanan, kalaupun dibutuhka maka itu bisa saja. Tapi hanya tertentu, tidak semuanya.
"Tapi kan kalau ini kan dari honorer ditingkatkan. Kita kan berat. Beratnya hanya dimasalah gaji. Tahun ini saja kita siapkan Rp14 miliar tambahan gaji untuk PPPK yang sudah kita rekrut yang katanya itu akan ditambah di DAU. Tapi kita sendiri melihat di DAU-nya tidak signifikan dengan itu," bebernya.
BACA JUGA:Jangan Malu Makan Pecel, Sebab Bersama Gado-gado Masuk 50 Salad Terbaik di Dunia
Karena itu, Walikota berharap terkait dengan rencana penghapusan honorer daerah agar dapat mencari solusi-solusi yang lain.