Terungkap! Alasan Barang Impor Israel Melenggang Masuk ke Indonesia Meski Tak Ada Hubungan Diplomatik

LINGGAUPOS.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan Indonesia mengimpor barang dari Israel hingga USD14,4 juta atau setara dengan Rp226,45 miliar pada sebulan bulan pertama pada 2023 lalu.

Diambil dari berbagai sumber yang dikutip pada Kamis, 14 Maret 2024, Amalia Adininggar Widyasanti selaku Plt. Kepala BPS mengatakan impor dari Israel utamanya hanya mesin peralatan mekanis, perkakas, peralatan dari logam tidak mulia, serta mesin perlengkapan elektrik.

Lebih lanjut, Amalia juga mengatakan Indonesia benar tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, hal tersebut tidak menghalang kedua negara ini untuk menjalin hubungan dagang.

BACA JUGA:Daftar 6 Platform Travel Online Terancam Diblokir Kominfo, Ini Alasannya

"Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini adalah bisnis itu bisnis sifatnya," terangnya.

Sementara itu, Budi Susanto selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan juga menanggapi adanya data impor barang dari Israel, walau Indonesia dan Israel tidaklah menjalin hubungan diplomatik.

Selain itu juga, Budi mengatakan barang-barang yang diimpor dari Israel bisa jadi dilakukan sebab adanya negara penghubung sebagai negara ketiga.

“Mungkin ada yang lewat pihak ketiga kali, lewat negara lain kan bisa aja,” ucap Budi.

BACA JUGA:Kapolres Termiskin di Sumatera Selatan Hanya Punya Kas Rp29 Juta, Terkaya Segini Hartanya

Dalam hal ini, Kemendag juga tidak dapat mengkontrol proses impor barang dari Israel apabila melibatkan negara lain yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.

"Ya kalau lewat negara lain, kan asalnya dari negara ketiga itu ketahuannya," ujar Budi.

Sebelumnya, BPS mencatat total impor dari Israel ke Indonesia selama Januari hingga September 2023 sebesar USD14,4 juta atau sekitar Rp226 miliar.

"Kalau kita tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak berarti secara ekonomi kita tidak boleh melakukan hubungan dagang. Tetap bisa dilakukan karena ini adalah business to business sifatnya," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sumber: