Pemerintah Didesak Batalkan Pemberlakuan MLFF Penganti Kartu Tol, Ini 8 Alasannya

LINGGAUPOS.CO.ID – Pemerintah didesak agar  membatalkan pembayaran tol dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) penganti kartu tol karena dinilai tidak ada kepastian. 

Pembayaran tol dengan sistem MLFF memanfaatkan teknologi deteksi satelit (GNSS) oleh PT Roatex, perusahaan teknologi asal Hungaria.

Diketahui uji coba penggunaan sistem MLFF penganti kartu tol dimulai 12 Desember 2023 dengan target awal kendaraan dinas pemerintah. 

Desakan agar pemerintah membatalkan pembayaran tol sistem MLFF penganti kartu tol itu disampaikan Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) dalam keterangan resminya dikutip LINGGAUPOS.CO.ID, Senin, 11 Desember 2023.

BACA JUGA:Hore, 5 Tol di Luar Jawa Gratis, Khusus Libur Natal dan Tahun Baru

Presidium KAMTI, Sahrul RM menjelaskan, ketidakpastian penerapan sistem MLFF penganti kartu tol sangat merugikan masyarakat. 

Utamanya bagi mereka pengguna jalan tol karena akan merusak citra Pemerintah Presiden Jokowi yang akan berakhir akhir tahun depan. 

“ Juga merugikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pengembang dan investor jalan tol,” kata Presidium KAMTI, Sahrul RM.

Sahrul mengkritik, saat menetapkan PT. Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) Sistem MLFF, pemerintah menjanjikan  sistem tersebut memudahkan pengguna jalan tol.

BACA JUGA:Tol Betung- Tempino-Jambi Hubungkan 3 Provinsi, Berikut Progres Penyelesaiannya  

Bahkan sistem disebut menjamin peningkatan efisiensi penerimaan BUJT. 

Selain itu dapat mengurangi kemacetan di pintu tol, serta mengurang polusi dan mengefisienkan pemakaian energi.

Setidaknya ada 8 aspek disoroti KAMTI terkait pemberlakuan sistem MLFF sebagai penganti kartu tol dengan harapan pemerintah mengambil kebijakan untuk membatalkan.  

1. Penundaan penerapan sistem MLFF sebagai pe ganti kartu tol mengalami tiga kali penundaan. 

Sumber: