Bolehkan Salat Id Fitri Ikut Pemerintah, Namun Tidak Puasa Saat Muhammadiyah Idul Fitri

Bolehkan Salat Id Fitri Ikut Pemerintah, Namun Tidak Puasa Saat Muhammadiyah Idul Fitri

Salat Id di Masjid Agung As Salam Lubuklinggau beberapa tahun lalu--

JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H.

Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Sabtu 22 April 2022. Yang diumumkan oleh Menteri Agama pada Kamis 21 April 2023.

Senada, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 jatuh pada Sabtu 22 April 2023.

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H pada Jumat 21 April 2023.

BACA JUGA:Idul Fitri Berbeda, Kementerian Agama Berikan Pesan Soal Toleransi

Karena adanya perbedaan pendapat itu, bolehkan tidak puasa pada Jumat 21 April 2023, karena mengikuti Muhammadiyah. Namun Salat Id mengikuti pemerintah?

Syekh Muhammad Jaber selaku ulama besar di Indonesia memberikan jawaban tegas atas pertanyaan tersebut.

"Tidak boleh, kalau ikut hisab berarti wajib ikut semua puasa dan Idul Fitri, kalau ikut isbat Pemerintah wajib ikut puasa dan sholat ied," kata Syekh Muhammad Jaber melalui postingan instagramnya.

Dan Syekh Muhammad Jaber pun menegaskan tak boleh mencampur campur.

BACA JUGA:Sah, Pemerintah Putuskan Lebaran Idul Fitri Sabtu 22 April 2023, Begini Pasan Menang RI

"Tidak boleh dicampur, dan dua-duanya sah Insya Allah," tutup Syekh Muhammad Jaber.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Muhammad Cholil Nafis mengatakan, sebenarnya boleh boleh saja masyarakat mengikuti Lebaran dengan menggunakan penghitungan a la Muhammadiyah.

Apalagi awal Ramadhan Muhammadiya dan versi pemerintah waktunya bersamaan jatuh pada 23 Maret 2023 lalu.
 
"Kalau dia yakin lebaran hari Jumat, maka dia tidak boleh berpuasa,"kata Cholil Nafis.

BACA JUGA:Menteri Agama Sebut Lebaran Idul Fitri Pemerintah dan Muhammadiyah Sama
 
Kendati demikian, memutuskan berlebaran dengan mengikuti Muhamadiyah tidak boleh berdasarkan keinginan karena mau cepat agar tidak terlalu lama melaksanakan ibadah puasa.

Memutuskan berlebaran mengikuti Muhammadiyah harus dilandasi oleh keyakinan kuat dari dalam hati bahwa 1 Syawal jatuh pada Jumat, 21 Apri 2023.
 
"Yakin itu bisa karena 2 hal. Yakin karena ada dalil yang dia ketahui, atau yakin karena mengikuti ulama atau ormas keagamaan," tuturnya lebih lanjut.
 
Lain halnya apabila awal Ramadan dan juga lebaran versi pemerintah dan Muhammadiyah berbeda hari. Maka tidak boleh secara hukum mencampuradukkan keduanya.
Tidak boleh misalnya memulai puasa dengan mengikuti versi pemerintah dan berlebaran mengikuti Muhammadiyah atau sebaliknya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: