Gara-gara Hauling, Sopir Truk Batubara Demo DPRD Muratara

LINGGAUPOS.CO.ID – Isu penutupan hauling (jalur pengangkutan batubara) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), membuat sopir truk batubara melakukan demo di DPRD Muratara, Rabu (27/7/2022).

Kedatangan mereka ini, dilengkapi dengan membawa karton, juga ada orasi dan truk diparkir di halaman DPRD Muratara.

Melalui aksi ini, mereka meminta jalur pengangkutan batubara (hauling) dari PT Triayani ke Simpang Nibung, tidak ditutup.

Rarendra Kusuma alias Hendra, koordinator aksi, menuturkan kedatangan mereka ke kantor DPRD Muratara untuk menyampaikan aspirasi atas keresahan ratusan sopir batubara.

BACA JUGA:Banyak Emak-emak di Musi Rawas Minta Cerai

"Kami juga minta DPRD Muratara mendukung investasi batubara di Muratara. Jika ditutup banyak yang hilang periuk nasi, mayoritas sopir batubara ini warga lokal," katanya.

Menurutnya, ada beberapa nilai positif dengan adanya hauling batubara di Muratara.
Seperti banyak warga yang ikut bekerja, tingkat kerawanan berkurang dengan ramainya aktivitas mobil batubara serta banyaknya bermunculan usaha masyarakat sepanjang rute angkut batubara.

"Di sepanjang rute batubara banyak warga buka warung makan, bengkel mobil, bengkel dinamo warung kopi. Perbaikan jalan dilakukan rutin kalau penyiraman debu itu tentunya bisa dilakukan perusahaan," ucapnya.

Setidaknya ada 400 lebih warga yang menjadi sopir angkut batu bara, dan ratusan warga lainnya di bidang tertentu dipertambangan. Dengan rata rata penghasilan Rp6 juta/bulan.

BACA JUGA:Ini 5 Remaja yang jadi Komplotan Pencuri Ikan di Tanah Periuk

Ketua DPRD Muratara Efriyansyah yang menerima perwakilan sopir menuturkan berharap, warga di seputar lingkar tambang juga diuntungkan, yang bekerja diuntungkan dan investor diuntungkan oleh ekplorasi tambang batubara.

"Pemerintah juga terbantu dengan adanya peningkatan DBH, jika sebelumnya APBD Muratara berkisar Rp800 milyar sekarang sudah sampai Rp1 triliun. Aku minta warga semua pihak agar tidak mudah terpancing isu isu yang beredar di Medsos," ucapnya.

DPRD menegaskan, pihak perusahaan juga harus menjalankan kewajiban pengawasan lingkungan sekitar dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.

"Kami ingin perusahaan itu ikut mebantu pembangunan jalan supaya warga maupun sopir melintas nyaman, dan jalan yang dilintasi disiram supaya tidak berdebu," ucapnya.

Sumber: