LINGGAUPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada Sabtu siang, 15 Maret 2025.
Sejumlah anggota DPRD OKU dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU dilaporkan telah diamankan oleh tim KPK di suatu lokasi yang belum diungkap secara resmi.
Sejumlah Pejabat Terjaring OTT
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada delapan orang yang ditangkap, terdiri dari anggota DPRD OKU dan pejabat Pemkab OKU, yang diamankan dalam operasi tersebut.
BACA JUGA:Modus Dugaan Korupsi Dana CSR BI, Masuk Rekening Yayasan Dikirim ke Rekening Pribadi
Mereka saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres OKU. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai kasus yang melibatkan para pejabat daerah tersebut.
Meski demikian, suasana di Mapolres OKU tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah awak media yang mencoba mencari informasi lebih lanjut tidak diperbolehkan mendekati lokasi pemeriksaan. Pejabat yang diamankan disebut-sebut sedang berada dalam salah satu ruangan khusus di Mapolres OKU untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Konfirmasi Resmi dari KPK
Kasi Humas Polres OKU AKP Ibnu Holdon mengaku belum mengetahui informasi penangakapan tersebut. “Saya tidak tahu pak. Saya lagi di rumah,” ujarnya kepada wartawan saat dihubungi.
Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan ada 8 orang yang diamankan dalam OTT tersebut.
"Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan," katanya.
Operasi tangkap tangan ini menjadi perhatian publik, mengingat peran strategis yang dipegang oleh para pejabat tersebut dalam pemerintahan daerah.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai dugaan kasus yang melatarbelakangi OTT ini.
BACA JUGA:20 Kasus Miras di Musi Rawas Disidangkan, 8 Pelaku Sudah Divonis
Masyarakat kini menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait perkembangan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat.
Tim penyidik KPK diperkirakan masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan korupsi yang mungkin lebih luas.