Jejak Genealogi Bappeda Mura (1)

Selasa 24-12-2024,08:27 WIB
Reporter : Endang Kusmadi
Editor : Endang Kusmadi

Catatan Sejarah: Hendy UP *)

A. Disclaimer

Artikel ini bersumber dari: (1) catatan harian penulis selaku alumni Bappeda Mura SUMSEL, (2) buku “Jejak Langkah Orang Musirawas & Lubuklinggau 2005”.

Serta, (3) beberapa website terkait, dan (4) kesaksian para narasumber yang merupakan pensiunan pejabat Pemda Mura.

BACA JUGA:Percepatan Penyaluran DAK dan DD Sebagai Penggerak Ekonomi Pemerintah Daerah Lingkup Kerja KPPN Lubuk Linggau

Terima kasih kepada Sdr: Drs. H. Sofian Zurkasi, Bambang Hermanto, SE, MM &  Dr. Ir. H. Suharto Patih, MM, atas transfer data dan curahan informasinya. Sekaligus sebagai bentuk kurasi & validasi artikel sejarah ini”. 

B. Mukadimah

Secara fungsional~teknokratik, organisasi perangkat daerah (OPD)  yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik  pada level provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merupakan institusi turunan (derivative institution) dari Bappenas yang bersifat nasional.

Ia merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki portofolio sebagai penyusun kerangka dasar & peta jalan  pembangunan bangsa. Sebuah lembaga kementerian yang sangat strategis dan berkedudukan di ibukota negara. 

BACA JUGA:Menunaikan Hak: Pilkatak-2024

Jika kita lacak jejak para petinggi lembaga ini ~ dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi ~ sungguh mereka adalah para tokoh visioner, pemberani, berintegritas dan memiliki portifolio di bidangnya yang sangat mengagumkan.

Sebutlah antara lain: AK Gani, Moh. Hatta, Soemitro Djojohadikoesoemo, Moh. Yamin, Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Widjojo Nitisastro, Ruslan Abdul Gani; dan jangan lupa, di era reformasi tercatat nama Kwik Kian Gie seorang ekonom- pemikir yang berintegritas tinggi. 

Al-kisah, pada  19 Januari 1947 (resminya tercatat,12 April 1947), ketika pertama kali dibentuk lembaga khusus yang menangani sektor perencanaan pembangunan, stabilitas keamanan negara belumlah terwujud, karena masih dalam kondisi darurat perang alias SOB (Staat van Oorlog en  Beleg). 

Enam belas tahun kemudian, ketika terbit Pen-Pres No. 12 Th 1963 tgl 31 Desember 1963, dibentuklah lembaga Bappenas yang dipimpin oleh Mayjen TNI Dr. dr. H. Soeharto Sastrosoejoso.

BACA JUGA:Dosen FH Unsri dan Prodi Ilmu Hukum Univbi Kolaborasi Penulisan Artikel Ilmiah

Beliau adalah salah satu pendiri IDI yang juga mantan dokter pribadi Bung Soekarno dan Bung Hatta.

Pada tahun 1961, di level Daerah Swatantra Tk. I (provinsi) dibentuk Badan Koordinasi Pemb. Daerah (Bakopemda) yang kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 19 Th 1964. Sedangkan di level Kab. Dati II, baru dibentuk pada tahun 1980 (vide Keppres No. 27 Th 1980 jo Kep-Mendagri No. 185 Th 1980 tentang Pembentukan Bappeda Prov. Dati I dan Kab. Dati II). 

C. Evolusi Kelembagaan Bappenas

Kategori :