Hal ini juga mengarah pada pengembangan wilayah dan konektifitas peningkatan dan pemeliharaan.
"25 persen anggaran konsen untuk bidang kemantapan lahan, tentu semua stakeholder turut andil sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam pembangunan," tambahnya.
Masih menurut Asril, program berkelanjutan harus terus dilakukan, siapapun pemimpinnya pasti akan melanjutkan program lama karena itulah keberlanjutan bidang infrastruktur tidak akan berhenti sebagai komitmen Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Artinya, sarana prasarana harus bagus, bangunan yang sifatnya pelayanan juga harus bagus dan itu program yang memang mesti dimunculkan karena pemerintah itu sifatnya melayani.
"Ini bentuk pelayanan infrastruktur pemerintah untuk masyarakat, salah satu indikator baiknya pelayanan adalah sarana dan prasarana. Kepentingan masyarakat adalah tanggung jawab dinas-dinas terkait. Apapun program pemerintah pasti untuk kepentingan masyarakat mulai dari jalan, gedung, jembatan dan fasilitas lainnya," jelasnya.*
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial, dengan klik LINK INI