Personel Diminta Tidak Terprovokasi
Dalam mengawal demo ini, Susatyo menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat agar selalu bertindak persuasive, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan secara humanis (berprikemanusiaan).
Himbauan juga berlaku kepada para koordinator lapangan dan peserta aksi, mereka diminta untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib.
“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya,” pungkasnya.
BACA JUGA:42 Formasi CPNS 2024 KPK untuk Lulusan SMA Sederajat Beserta Syaratnya, Yuk Simak
Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan UU Pilkada di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Demo besar-besaran ini merupakan bagian dari gerakan “Peringatan Darurat Indonesia” yang baru-baru ini menggema di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dimana, Badan Legislasi atau Baleg DPR mendorong agar draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 22 Agustus 2024.
RUU tersebut akan disahkan yang menganulir putusan MK mengenai syarat pemilihan kepala daerah.
BACA JUGA:Antar Ganja ke Lubuk Linggau, 2 Pemuda Rejang Lebong Ditangkap
Lantas mendapati hal tersebut, beberapa elemen masyarakat menggelar demo besar-besaran, berbagai elemen masyarakat memprotes sikap DPR yang dinilai melakukan pembangkangan hukum putusan MK.
Upaya DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada itu pun dianggap memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk bisa maju pada Pilkada 2024.
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial, dengan klik LINK INI