Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat, hasil evaluasi Mendagri, untuk KPU dan Bawaslu sudah tidak ada utang. Hanya saja untuk TNI dan Polri anggaran Pilkada 2024 belum dibayar semua.
Bagaimana dengan Provinsi Lampung?. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung baru merealisasikan kepada KPU Lampung. Itupun hingga saat ini masih ada kekurangan Rp6 miliar.
Sedangkan Bawaslu masih ada utang Rp 40 miliar serta Polri dan TNI sama sekali belum dibayar.
Ditambahkan Mendagri Tito, untuk Provinsi Lampung, yang tidak memiliki utang anggaran Pilkada 2024 hanya Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung.
BACA JUGA:Pilkada Musi Rawas 2024: Hj Ratna Machmud dan Suprayitno Bisa Jadi Pasangan Calon Tunggal
Sedangkan 13 kabupaten lainnya belum bayar tuntas KPU, baru mencicil. Begitupun Bawaslu tidak ada satu pun yang nol utangnya dari provinsi maupun kabupaten/kota.
Terhadap hasil evaluasi anggaran di Provinsi Lampung, Tito meminta Pj Gubernur Lampung Samsudin segera melakukan rapat.
Menurut Tito, Samsudin menerima bola panas dari kepemimpinan sebelumnya. Bahkan Tito mengklaim siap menurunkan tim ke Lampung jika situasi terlalu sulit.
“Satu-satunya provinsi yang belum membayar Bawaslu daerah adalah Lampung," kata Tito. (*)
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial, dengan klik LINK INI